Buka Suara soal Viralnya Laporan Keuangan, Pemkot Tangsel: Rinciannya Bukan di Situ

Banten, MPN Indonesia 25 September 2025 - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi perbincangan hangat usai laporan keuangan tahun 2024 mereka viral karena memuat anggaran yang dianggap tidak proporsional.

Pemkot Tangsel menjawab berbagai kritik terhadap laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang mencapai Rp5 triliun.

Kritik muncul setelah data keuangan tersebut diunggah secara publik di situs resmi pemerintah dan menjadi sorotan warganet, termasuk dari warga seperti artis Leony Vitria Hartanti.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa laporan tersebut telah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten.

Ia menyampaikan permintaan maaf jika laporan setebal 520 halaman tersebut sulit dipahami masyarakat umum karena bersifat ringkasan operasional.

“Kami setiap tahun melaporkan laporan keuangan tersebut ke website Pemkot Tangsel dan telah diperiksa oleh BPK Provinsi Banten. Itu setiap tahun. Dan memang, ada 520 halaman laporan keuangan. Namun memang mohon maaf, terpaksa tidak mudah membaca data angka, karena yang ada di sana itu catatan laporan operasi saja, rinciannya memang bukan di situ,” kata Benyamin, Selasa (23/9) di Tangerang Selatan.

Rincian Anggaran yang Disorot

Sejumlah pos anggaran mendapat perhatian luas dari publik, termasuk:

• Anggaran souvenir: Rp20–23,2 miliar
• Konsumsi rapat: Rp60 miliar
• Pengadaan barang dan jasa: Rp1,8 triliun
• Alat tulis kantor (ATK): Rp38 miliar
• Pengadaan kertas dan cover: Rp6 miliar
• Perjalanan dinas: Rp117 miliar
• Pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi: Rp731 juta

Wali Kota menjelaskan bahwa dana Rp23,2 miliar yang tercantum sebagai belanja cenderamata mencakup berbagai kegiatan, termasuk pelatihan dan bantuan alat kerja bagi masyarakat.

“Rp23,2 miliar untuk belanja cenderamata itu, antara lain misal untuk kegiatan pelatihan, kita punya program pelatihan D3, yakni dilatih, disertifikat, ditempatkan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut disalurkan di berbagai level pemerintahan, termasuk kelurahan dan kecamatan, untuk kegiatan pelatihan masyarakat seperti pembuatan kue dari singkong, menjahit, dan membordir.

Anggaran pemeliharaan jalan

Anggaran pemeliharaan jalan yang dilaporkan hanya Rp731 juta juga menjadi sorotan.

Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, menjelaskan bahwa angka tersebut bukan mencerminkan total anggaran pemeliharaan jalan, melainkan untuk perbaikan jaringan seperti kelistrikan dan perkabelan.

“Di Tangerang Selatan ini, khusus untuk perbaikan jaringan, jaringan itu seperti perkabelan, kelistrikan yang ada di pemerintahan kota, sementara pemahaman dari masyarakat di perbaikan jalan,” ujar Bambang.

Untuk perbaikan jalan, Pemkot Tangsel mencatat telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran sebesar Rp538 miliar menggunakan kode rekening belanja modal perbaikan.

“Jadi, Rp731 juta itu kalau misal ada di kantor, sekolah, jaringan kabel, dan jaringan yang rusak dan kita menggunakan kode rekening itu (untuk laporan keuangan),” katanya.

Penjelasan soal Bantuan Sosial

Sorotan lain mengenai bantuan sosial (bansos) senilai Rp136 juta juga diklarifikasi.

Bambang menyatakan bahwa angka tersebut tidak mencakup seluruh bantuan sosial yang diberikan, melainkan hanya bagian yang dicatat berdasarkan kode rekening tertentu.

“Soal bansos Rp136 juta, itu bukan secara keseluruhan… kita sudah menggelontorkan lebih kurang Rp648 miliar dan ini sudah diperiksa BPK,” jelasnya.

Walkot Tangsel Tak Kapok Buka-bukaan soal Laporan Anggaran ke Publik

Meski menuai kritik, Wali Kota Benyamin menyatakan pihaknya akan tetap mengunggah laporan keuangan secara terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik.

“Enggak kapok. Kita akan terus upload lagi, seterusnya,” ujarnya.

Anggaran konsumsi tersebut digunakan dalam kegiatan seperti Musrenbang, Tangsel Mengaji, Tangsel Berselawat, dan kampanye gizi seperti gemar makan ikan, yang diklaim melibatkan partisipasi masyarakat.

Benyamin juga menyatakan bahwa pengadaan makanan dan minuman dipesan dari pelaku UMKM lokal.

Untuk anggaran ATK dan souvenir, ia menambahkan bahwa belanja tersebut digunakan hingga ke tingkat kelurahan dan mendukung sekitar 500 lebih kegiatan pelatihan masyarakat, termasuk pemberian sertifikat dan peralatan usaha bagi peserta pelatihan barista, bordir, dan lain-lain.

(AKM/NID/RAD)