Menteri LH Akui Keterbatasan Pengawasan Usaha di Tengah Kritik soal Banjir Sumatra

MPN Indonesia 8 Desember 2025 - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengakui bahwa keterbatasan pengawasan menjadi salah satu kendala besar dalam penanganan isu lingkungan, terutama setelah banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir November lalu.

Ia menyebut jumlah pengawas lingkungan hidup di seluruh Indonesia masih jauh dari ideal.

“Tidak semua lokasi bisa kami pantau setiap hari ya. Ada lima juta unit usaha di Indonesia dengan pengawasan dari provinsi sampai kabupaten, jumlah tenaga pengawasnya kurang dari 3.000 orang,” ujar Hanif dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Senin (8/12).

Hanif menegaskan bahwa pihaknya tidak menghindar dari kritik masyarakat terkait bencana alam yang terjadi, namun tetap menekankan keterbatasan kapasitas pemantauan yang ada saat ini.

“Tentu saya tidak mau menghindari diri dari kesalahan ini, tetapi memang posisi dari kapasitas dan kapabilitas kami seperti itu,” lanjutnya.

Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat tercatat melanda lima daerah aliran sungai (DAS), yaitu DAS Batang Toru, DAS Garoga, DAS Badili, DAS Aek Pandan, dan DAS Sibuluan.

Pemeriksaan Perusahaan dan Penghentian Operasional

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini sedang memeriksa delapan perusahaan yang diduga berperan dalam bencana di wilayah tersebut.

Dari jumlah itu, empat perusahaan telah dihentikan operasionalnya, yaitu PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru, serta satu entitas perusahaan lain yang tidak disebutkan namanya.

“Hari ini delapan perusahaan dipanggil secara berkantian. Hari ini empat perusahaan, besok empat perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan di dalam daerah aliran sungai Batang Toru,” ungkap Hanif.

KLH juga mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut menjalani audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang berdampak langsung pada masyarakat.

Perubahan Tutupan Hutan dan Tekanan terhadap DAS

Kementerian Kehutanan mencatat perubahan signifikan pada tutupan hutan di lima DAS utama di Sumatra Utara, di mana 85 persen kawasan telah berubah menjadi areal penggunaan lain (APL).

Kondisi serupa terjadi di enam DAS di Sumatra Barat, yaitu DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, dan Ulakan Tapis, dengan proporsi APL mencapai 45 hingga 98 persen.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan pembukaan lahan secara masif di wilayah-wilayah tersebut.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar,” pungkas Rizal.

Ia menambahkan bahwa KLH akan memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lainnya di Sumatra Utara.

Daerah Terdampak Parah dan Aktivitas Usaha di DAS Garoga

Hanif menyebut DAS Garoga sebagai wilayah yang paling terdampak akibat bencana tersebut. Satu desa di wilayah ini dilaporkan tertimbun tanah.

Penelusuran di lapangan menemukan keberadaan perkebunan kelapa sawit milik entitas swasta yang beroperasi di kawasan tersebut.

Foto udara dari Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada Minggu (30/11), menunjukkan kerusakan infrastruktur yang luas akibat banjir bandang yang terjadi pada Selasa (25/11).

Dampak yang terlihat meliputi rumah warga yang rusak, kendaraan yang hancur, serta akses jalan dan jembatan yang terputus.

(AKM/NID/RAD)