Pemanfaatan AI Dinilai Masih Rendah di Indonesia, Menaker: Kita Harus Beradaptasi dan Terus Berkembang

MPN Indonesia 16 April 2026 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan tingkat pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia masih berada di bawah rata-rata global.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pekerja nasional untuk segera beradaptasi agar tetap relevan di tengah perubahan teknologi.

Pernyataan itu disampaikan saat memberikan arahan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2026–2028 antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Serikat Pekerja Kerukunan Keluarga Karyawan PT Pupuk Kaltim di Jakarta, Selasa (14/4).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Ia mengingatkan perubahan dunia kerja tidak hanya dipengaruhi dinamika industri, tetapi juga percepatan adopsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan.

Menurut dia, rendahnya pemanfaatan AI di Indonesia menjadi sinyal bahwa tenaga kerja nasional perlu meningkatkan kompetensi agar tidak tertinggal dari perkembangan global.

“Kuncinya bukan hanya pada teknologinya, tetapi bagaimana kita membekali SDM agar siap. Pekerja harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang menghadapi perubahan,” ujar Yassierli.

Yassierli menegaskan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak lagi terbatas pada perlindungan hak-hak normatif pekerja, tetapi juga mencakup kesiapan kompetensi dalam menghadapi transformasi digital.

Ia menyampaikan pekerja perlu memiliki daya saing agar mampu bertahan dan berkembang dalam ekosistem industri yang semakin terdigitalisasi, termasuk dengan hadirnya teknologi AI yang memengaruhi pola kerja dan kebutuhan keahlian baru.

Peran Strategis Serikat Pekerja dan PKB

Dalam arahannya, Menaker yang memimpin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai serikat pekerja perlu mengambil peran lebih strategis dalam merespons perkembangan teknologi.

Menurutnya, serikat pekerja tidak hanya berfungsi ketika terjadi persoalan hubungan industrial, tetapi juga perlu aktif menyiapkan anggotanya agar mampu menghadapi perubahan, termasuk perkembangan kecerdasan buatan di lingkungan kerja.

Ia menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-VIII periode 2026–2028 yang telah ditandatangani dapat menjadi instrumen untuk menciptakan stabilitas hubungan industrial sekaligus mendorong peningkatan kompetensi pekerja.

Dengan demikian, PKB tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kesepakatan normatif antara perusahaan dan pekerja, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Penandatanganan PKB tersebut dilakukan antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan Serikat Pekerja Kerukunan Keluarga Karyawan PT Pupuk Kaltim di Jakarta.

Momentum tersebut, menurut Menaker, perlu dimanfaatkan untuk memastikan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan teknologi yang semakin cepat.

Ia menegaskan adaptasi dan pengembangan kompetensi menjadi faktor penting agar pekerja tetap relevan di tengah transformasi industri.

Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur Gusrizal menyampaikan PKB ke-VIII diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan kerja.

“Kami berharap pengesahan PKB ini memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam menjalankan hubungan kerja, sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan untuk mendukung kelangsungan PKT serta meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)