Pemerintah Desak PIK Tangani Sampah Sendiri, Jangan Andalkan Pemerintah

MPN Indonesia 7 Juli 2025 - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq meminta pengelola kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayah mereka sendiri dan tidak membebani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Secara umum PIK ini dihuni oleh 300 ribu orang, sehingga potensi sampah yang dihasilkan sekitar 150 ton per hari,” ujar Hanif kepada wartawan saat meninjau Fresh Market PIK di Jakarta Utara, Minggu (6/7).

Hanif menegaskan bahwa sampah sebanyak itu harus dikelola langsung di wilayah PIK tanpa dilimpahkan ke DKI Jakarta.

Pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kepatuhan pengelola dalam menangani sampah.

“Kami akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan ketaatan penanganan sampahnya sehingga sampah yang 150 ton di PIK itu bisa selesai di lokasi PIK sendiri, tidak membebani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tegasnya.

PIK Diminta Manfaatkan RDF Rorotan

Hanif menyebut Jakarta Utara telah memiliki fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang mampu mengelola hingga 2.500 ton sampah per hari.

Ia mendorong pengelola PIK untuk bekerja sama dengan RDF Rorotan.

“Di Jakarta Utara telah ada RDF Rorotan, maka pengelola PIK bisa bekerja sama dengan RDF Rorotan untuk menyelesaikan sampahnya,” katanya.

RDF Rorotan Disiapkan Kurangi Beban TPST Bantargebang

Hanif sebelumnya juga meminta agar fasilitas RDF Rorotan segera beroperasi pada Juli 2025 untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang sudah kelebihan kapasitas.

Pemprov DKI Jakarta menargetkan RDF Rorotan mulai beroperasi penuh pada September 2025.

Dengan RDF ini, pemerintah berharap kawasan seperti PIK bisa mandiri dalam pengelolaan sampah.

(AKM/NID/RAD)