Pemprov Jakarta Targetkan Manggarai Zero Tawuran di 2026, Libatkan Berbagai Unsur

MPN Indonesia 6 Januari 2026 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, bebas tawuran pada tahun 2026.

Target zero tawuran ini ditetapkan menyusul kembali terjadinya bentrokan antarwarga di Terowongan Manggarai pada Kamis (1/1) dan Jumat (2/1), yang melibatkan sekitar 20 orang dari masing-masing kelompok warga RW 004 dan RW 012 Kelurahan Manggarai.

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov DKI mengandalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta yang telah dibentuk sejak November 2025.

Satgas ini melibatkan kolaborasi lintas elemen, mulai dari TNI-Polri, tokoh masyarakat, hingga warga setempat.

“Kami targetkan kawasan Manggarai dan wilayah rawan lainnya bisa zero tawuran di tahun 2026 ini,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, dalam keterangan tertulis pada Minggu (4/1).

Strategi Pencegahan Tawuran

Chico menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan humanis dengan mengedepankan deteksi dini dan koordinasi cepat antarunsur terkait.

Langkah ini diharapkan mampu meredam potensi konflik sebelum berkembang menjadi bentrokan terbuka.

“Dengan kolaborasi lintas elemen dan pendekatan humanis, seperti informasi dini, koordinasi cepat, dan tindakan terukur,” jelas Chico.

Ia menegaskan, Satgas Jaga Jakarta menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai bentuk kerawanan sosial, termasuk tawuran, konflik antarwarga, dan kriminalitas.

Namun, ia mengakui bahwa persoalan tawuran tidak dapat diselesaikan secara instan.

“Tidak ada solusi instan, tapi dengan kolaborasi semua pihak, insya Allah bisa kita capai bersama,” kata Chico.

Selain penguatan patroli dan pemantauan di titik rawan seperti Terowongan Manggarai, Pemprov DKI juga mendorong partisipasi masyarakat melalui program pelaporan #JagaJakarta, yang memungkinkan warga melaporkan potensi gesekan di lingkungan sekitar.

Sikap Pemprov Terkait Sanksi Sosial

Terkait wacana pencabutan bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), bagi pelaku tawuran, Pemprov DKI menegaskan bahwa langkah tersebut belum menjadi prioritas.

“Bansos seperti KJP, KLJ, dan lainnya dirancang untuk melindungi warga miskin. Pencabutan harus sesuai regulasi dan mempertimbangkan dampak sosial,” ujar Chico.

Koordinasi lanjutan akan dilakukan bersama Dinas Sosial dan DPRD DKI Jakarta guna memastikan penyaluran bantuan tetap tepat sasaran.

Fokus utama Pemprov saat ini diarahkan pada pencegahan dan penguatan sinergi lintas elemen di lapangan.

Kronologi Tawuran di Terowongan Manggarai

Tawuran terakhir terjadi di Terowongan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/1) sekitar pukul 15.00 WIB.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih menyebut bentrokan melibatkan dua kelompok warga yang masing-masing berjumlah sekitar 20 orang.

“Tiba-tiba kedua kelompok sekitar 20 orang saling menyerang melempar batu dan petasan di Terowongan Manggarai,” pungkas AKBP Murodih.

Aparat kepolisian berhasil membubarkan kericuhan pada pukul 16.10 WIB. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Usai kejadian, pengamanan di sekitar lokasi diperketat untuk mencegah terjadinya konflik lanjutan.

(AKM/NID/RAD)