Polri Tak Izinkan Acara Kembang Api Tahun Baru 2026

MPN Indonesia 30 Desember 2025 - Polri menegaskan tidak akan memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam puncak pergantian Tahun Baru 2026 yang jatuh pada Rabu (31/12).

Kebijakan pemerintah ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Mabes Polri sebagai respons atas situasi nasional yang masih diliputi suasana duka akibat bencana alam di Sumatra.

Penegasan Kapolri soal Larangan Kembang Api

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan secara langsung bahwa Mabes Polri tidak akan mengeluarkan izin pesta kembang api pada penutupan tahun.

“Yang jelas dari Mabes, kami tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” ujar Kapolri kepada wartawan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12).

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena kondisi nasional yang masih berduka akibat bencana alam.

Menurutnya, kebijakan publik ini dimaksudkan agar seluruh elemen masyarakat merasakan empati yang sama.

“Kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita merasakan suasana kebatinan yang sama, dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatra,” tuturnya.

Kapolri juga mengimbau masyarakat agar momentum pergantian tahun dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat positif dan reflektif.

“Tentunya kami imbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk yang bersifat doa untuk Sumatra, doa untuk negeri,” jelasnya.

Pengawasan dan Penindakan di Daerah

Terkait pengawasan di lapangan, Kapolri menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing kepolisian daerah.

Setiap Polda diberikan kewenangan untuk melakukan razia serta menerapkan sanksi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan larangan kembang api berjalan efektif, dengan pendekatan preventif melalui imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat di setiap daerah.

Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polri mengerahkan 234.000 personel yang ditempatkan di pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di seluruh Indonesia.

Pos terpadu tersebut melibatkan lintas institusi, termasuk Kementerian Perhubungan dan TNI.

Kapolri menyebut keterlibatan berbagai pihak bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal selama periode Nataru.

“Sehingga kemudian dalam kegiatannya bisa terintegrasi dan sinergisitas dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada,” tegas Kapolri.

Kebijakan Daerah Tanpa Kembang Api

Kebijakan tanpa kembang api juga diterapkan di tingkat daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan perayaan pergantian tahun di ibu kota digelar tanpa pesta kembang api.

“Pak Gubernur mengatakan tahun baru ini tidak ada kembang api. Supaya tidak ada kesan kita bermewah-mewah,” pungkas Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam keterangannya beberapa hari lalu.

Langkah serupa diambil oleh manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Kawasan wisata Ancol memutuskan meniadakan kembang api sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatra.

Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil agar malam pergantian tahun dapat dimaknai secara lebih mendalam dan sejalan dengan semangat solidaritas nasional.

(AKM/NID/RAD)