Sebanyak 1.050 Hunian Sementara Telah Dibangun di Aceh Tamiang!

MPN Indonesia 2 Januari 2026 - Sebanyak 1.050 unit hunian sementara (huntara) telah dibangun untuk warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, hingga Kamis (1/1).

Pembangunan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Dari total unit yang telah berdiri, 600 unit dibangun oleh Danantara dan 450 unit oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Proses pembangunan melibatkan kolaborasi lintas pihak, termasuk TNI dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).

Presiden RI Prabowo Subianto turut meninjau langsung lokasi guna memastikan hunian yang dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pemimpin datang, datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat,” ungkap Prabowo, seperti dikutip MPN Indonesia melalui Instagram resmi bakom.ri, Jumat (2/1).

Pembangunan Huntara dan Skema Fleksibel

Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa pembangunan huntara dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan kebutuhan warga terdampak.

“Dari Danantara 600 unit, dari BNPB tersebar 450 unit, jadi per hari ini terbangun 1.050 unit,” ujar Suharyanto dalam rapat terbatas di Aceh Taming, dikutip melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (2/1).

Menurut Suharyanto, BNPB memfasilitasi pembangunan huntara yang tidak selalu terpusat di satu lokasi. Sebab, sebagian warga memilih hunian sementara mandiri.

“Banyak masyarakat yang ingin huntara mandiri, tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. Ini pun kami layani,” katanya.

Fasilitas Huntara dan Dukungan Infrastruktur

Setiap unit huntara berukuran 4,5×4,5 meter dan dilengkapi fasilitas dasar, seperti tempat tidur, kipas angin, lemari, akses jaringan internet, serta sambungan listrik.

Selain itu, tersedia fasilitas umum berupa dapur bersama, toilet, taman bermain anak, ruang keluarga, dan musala.

Suharyanto mencatat 11.414 orang memilih tinggal bersama keluarga dibandingkan menempati huntara terpusat.

Untuk kebutuhan air bersih, pemerintah membangun 129 titik sumur bor yang dimanfaatkan oleh pengungsi dan fasilitas umum.

Pengendalian risiko bencana alam juga diperkuat melalui pembentukan Satgas Kuala yang bertugas melakukan pengerukan sungai.

Kapal pengeruk dilengkapi sistem penjernihan air (RO).

Layanan administrasi bagi warga terdampak turut dipermudah, khususnya bagi mereka yang kehilangan dokumen kependudukan seperti KTP atau KK.

Verifikasi dilakukan melalui kepala desa dengan pendampingan aparat, sementara penyaluran bantuan tetap berjalan tanpa menunggu seluruh pendataan selesai.

View this post on Instagram

A post shared by MPN (@mpnindonesia)

Skema Bantuan dan Target Pembangunan

BNPB mencatat terdapat 61.795 unit rumah rusak berat di Aceh, dengan 23.432 di antaranya mengajukan permintaan huntara.

Bagi warga yang tidak menempati huntara, pemerintah menyalurkan bantuan sewa rumah sebesar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan.

“Dua hari yang lalu sudah kami salurkan dananya,” jelas Suharyanto.

Pemerintah juga memberikan bantuan perbaikan rumah, masing-masing Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan tambahan berupa bantuan isi rumah sebesar Rp3 juta dan modal usaha Rp5 juta per keluarga.

Infrastruktur pendukung lain, seperti jembatan gantung, juga tengah dibangun.

“Sejauh ini sudah berjalan dan tidak ada masalah,” ucap Suharyanto.

Ia menambahkan, seluruh pembiayaan pembangunan ditanggung terlebih dahulu oleh pemerintah melalui BNPB, kemudian diaudit oleh BPKP sebelum ditagihkan ke Kementerian Keuangan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit huntara rampung dalam waktu tiga bulan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pembangunan 600 unit awal dilaporkan selesai dalam waktu 8-10 hari.

“Ini pun kami layani, dan sudah mulai dibangun,” pungkas Suharyanto, merujuk pada warga yang memilih skema huntara mandiri.

(AKM/NID/RAD)