Berita
Sebut Keliru, Gubernur Aceh Tak Tahu soal Surat Permintaan Bantuan ke Lembaga PBB
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada lembaga di bawah naungan PBB, yakni UNDP dan Unicef.
Aceh, MPN Indonesia 18 Desember 2025 - Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef).
Pernyataan tersebut disampaikan Muzakir atau yang akrab disapa Mualem usai menerima bantuan secara simbolis dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujarnya kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).
Klarifikasi Jubir Pemprov Aceh
Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Muhammad MTA, kemudian mengklarifikasi bahwa surat yang dikirimkan bukan ditujukan langsung kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan Unicef yang telah memiliki program operasional di Indonesia, termasuk di Aceh.
Ia menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman informasi di publik, seolah-olah Gubernur Aceh mengirim surat langsung ke PBB tanpa melalui pemerintah pusat.
“Ada salah paham, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa pengiriman surat kepada UNDP dan Unicef dilakukan karena kedua lembaga tersebut dinilai memiliki perhatian khusus terhadap penanganan bencana.
Saat ini Unicef juga disebut masih memiliki program pendampingan anak-anak di Aceh hingga April mendatang.
“Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pascabencana untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad menegaskan bahwa pihak Tim Komunikasi Presiden Prabowo Subianto telah meminta penjelasan kepada Pemprov Aceh terkait surat tersebut.
Ia menyatakan bahwa tindakan Pemprov telah dipahami oleh pemerintah pusat dan mendapat dukungan karena kedua lembaga tersebut memang merupakan mitra resmi dalam program pembangunan nasional.
“Apalagi mereka (UNDP dan UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak,” kata Muhammad.
Data Korban Terdampak Bencana
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra telah memasuki pekan ketiga per Kamis (18/12), dengan dampak signifikan di tiga provinsi.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis mencatat bahwa jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.059 jiwa, sementara 192 orang masih dinyatakan hilang.
Provinsi Aceh mencatat jumlah korban meninggal terbanyak yaitu 451 jiwa dan lebih dari 4.000 orang mengalami luka-luka.
Di Sumatra Utara tercatat 364 orang meninggal dan lebih dari 2.300 orang mengalami luka-luka. Sementara di Sumatra Barat, korban meninggal mencapai 244 jiwa dengan 382 orang luka-luka.
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
