Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun usai Rampungkan Proses Efisiensi

MPN Indonesia 2 Mei 2025 - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka blokir anggaran Rp86,6 triliun yang sebelumnya diblokir dari 99 kementerian dan lembaga (K/L).

Sebelumnya blokir dilakukan selama proses efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Pemblokiran anggaran itu dilaksanakan dengan total efisiensi mencapai Rp256,1 triliun untuk K/L dan Rp50,6 triliun untuk transfer daerah.

Disetujui Prabowo

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa blokir yang dibuka tersebut tercatat hingga 25 April 2025.

“Besarnya adalah Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir, sehingga (kementerian dan lembaga) bisa belanja lagi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (30/4).

Suahasil mengatakan Sri Mulyani telah melaporkan hasil efisiensi kepada Prabowo sekaligus meminta persetujuan untuk melakukan refocusing, peninjauan, dan pembukaan blokir anggaran.

“Pada 7 Maret Bu Menkeu melaporkan ke Presiden untuk meminta izin melakukan refocusing, pembukaan blokir supaya belanja K/L lebih tajam, lebih prioritas, sesuai dengan prioritas pemerintah,” kata Suahasil.

Dampak Terhadap Realisasi Belanja

Pembukaan blokir anggaran yang telah terjadi sejak Maret ini berdampak signifikan terhadap percepatan realisasi belanja K/L.

Pada Januari 2025, realisasi belanja tercatat sebesar Rp24,7 triliun, meningkat menjadi Rp83,6 triliun pada Februari, dan mencapai Rp196,1 triliun hingga akhir Maret.

“Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja,” kata Suahasil.

Belanja kementerian dan lembaga baru pada Februari mencapai Rp5,2 triliun dan melonjak menjadi Rp24,7 triliun pada Maret.

Sementara itu, belanja K/L lainnya naik dari Rp22,8 triliun pada Februari menjadi Rp171,3 triliun pada Maret.

(AKM/NID/RAD)