INFID mengidentifikasi lima kelemahan krusial dalam sistem penganggaran negara Indonesia berdasarkan evaluasi terhadap APBN 2022–2025.
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong efisiensi anggaran kementerian agar tidak terjadi pemborosan.
Program Manager INFID, Abdul Waidl ingatkan risiko inefisiensi kenaikan anggaran kementerian dan lembaga kabinet Prabowo.
Mensesneg Prasetyo Hadi ajukan tambahan anggaran 2026 dalam rapat tertutup Komisi II DPR. Pembahasan masih dalam tahap pagu indikatif.
Menkeu Sri Mulyani buka blokir anggaran Rp86,6 triliun yang sebelumnya diblokir dari 99 kementerian dan lembaga.
