Sri Mulyani Diminta Sediakan Anggaran untuk Sekolah Rakyat, Program Masih Digodok

MPN Indonesia 17 April 2025 - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengalokasikan anggaran bagi program Sekolah Rakyat, dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Instruksi tersebut ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandatangani pada (27/3) dan berlaku hingga (31/12/2029).

Kebijakan Pemerintah ini menjadi bagian dari strategi yang menekankan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penurunan kantong-kantong kemiskinan.

Presiden Prabowo menetapkan bahwa 45 pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah wajib melaksanakan langkah-langkah strategis sesuai kewenangan masing-masing.

Alokasi Anggaran dalam Inpres 8/2025

Melalui Diktum Keempat Inpres tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menugaskan Menteri Keuangan untuk menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan, termasuk untuk program Sekolah Rakyat.

Pendanaan ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sri Mulyani menyampaikan dalam konferensi pers APBN Kita pada Minggu (13/3) bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.

Efisiensi tersebut ditujukan untuk mendukung sejumlah program prioritas Presiden, termasuk Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, jaringan energi, dan ketahanan pangan.

Program Sekolah Rakyat Masuk dalam APBN 2025

Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat telah masuk dalam alokasi Anggaran Pendidikan pada APBN 2025.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan, yang menegaskan komitmen dukungan pusat dalam bentuk penyediaan tenaga pendidik serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat masih dalam tahap pematangan. Menurutnya, sekolah ini ditujukan untuk siswa dari keluarga miskin.

“Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip MPN Indonesia dari laman indonesia.go.id, pada Kamis (17/4).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp76,4 triliun atau 10,6 persen dari total pagu APBN sebesar Rp665 triliun.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap mempertahankan alokasi 20 persen untuk pendidikan sebagai bentuk konsistensi terhadap Kebijakan Pendidikan nasional.

Implementasi dan Lokasi Prioritas Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat empat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat.

Wilayah tersebut meliputi Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa usulan tersebut masih melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh tim yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

Secara nasional, sebanyak 53 titik pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan dimulai pada tahun ini.

Program ini menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan gratis dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Model Pembangunan Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat dirancang dengan dua pendekatan pembangunan.

Pertama, revitalisasi aset melalui pemanfaatan aset yang sudah ada dengan renovasi terbatas serta penyediaan sarana prasarana.

Kedua, pembangunan baru yang mencakup penyediaan lahan dan pembangunan gedung sekolah serta fasilitas pendukung lain sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan didukung oleh kebijakan pemerintah pusat, dengan fokus utama pada perluasan akses pendidikan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

(AKM/NID/RAD)