Presiden Prabowo Subianto menambah dana riset Rp4 triliun untuk perguruan tinggi, fokus pada swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri.
JPPI nilai sistem pengaduan dan transparansi KIP Kuliah masih lemah. Banyak mahasiswa takut melapor karena intimidasi kampus dan minimnya perlindungan.
JPPI mengusulkan audit berkala terhadap perguruan tinggi penerima bantuan KIP Kuliah sebagai langkah pengawasan ketat.
JPPI menyoroti lemahnya transparansi dan pengawasan dalam penyaluran dana KIP Kuliah yang berpotensi disalahgunakan.
Presiden Prabowo instruksikan alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat guna entaskan kemiskinan ekstrem, masuk APBN 2025 dan ditargetkan dibangun di 53 titik.
Sri Mulyani menegaskan PTN tak boleh menaikkan UKT meski anggaran pendidikan dipangkas Rp14,3 triliun. Pemerintah jamin operasional kampus tetap berjalan.
Wamendikdasmen meminta pemda membantu siswa yang tidak lolos sekolah negeri dengan memberikan dukungan biaya untuk melanjutkan ke sekolah swasta.
