Susul UGM, BEM Undip Mundur dari Aliansi BEM SI

MPN Indonesia 23 Juli 2025 - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Diponegoro (Undip) resmi mengundurkan diri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan.

Keputusan ini diumumkan pada Senin (21/7), menyusul langkah serupa dari BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM).

Keduanya menarik diri sebagai bentuk penolakan terhadap Musyawarah Nasional (Munas) XVIII BEM SI Kerakyatan yang digelar di Padang, Sumatra Barat, pada 13 Juli – 19 Juli 2025.

Kritik BEM Undip terhadap Munas XVIII

BEM Undip menyatakan bahwa Munas XVIII seharusnya menjadi forum strategis untuk merumuskan arah perjuangan mahasiswa.

Namun, pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan semangat persatuan.

“Usai melakukan musyawarah dengan Aliansi BEM se-Undip, merespons dinamika yang jauh dari semangat persatuan dan integritas gerakan, BEM Universitas Diponegoro mengambil sikap untuk tidak bergabung kepada Aliansi BEM SI serta Aliansi Nasional manapun,” tulis Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq dalam pernyataan sikap, dikutip MPN Indonesia dari Instagram resmi @bemundip, Rabu (23/7).

Latar Belakang Munas XVIII BEM SI

Munas XVIII BEM SI Kerakyatan di Universitas Dharma Andalas mengundang sejumlah pejabat dan tokoh politik, di antaranya:

• Ketua Umum Partai Perindo
• Menteri Pemuda dan Olahraga
• Wakil Gubernur Sumatra Barat
• Kepala Kepolisian Daerah Sumbar
• Kepala BIN Daerah Sumbar

BEM Undip menilai kehadiran tokoh-tokoh ini tidak sejalan dengan prinsip independensi.

Enam Poin Sikap BEM Undip

Melalui musyawarah internal bersama aliansi BEM se-Undip, BEM Undip menegaskan tidak akan bergabung dalam BEM SI maupun aliansi nasional lain.

Mereka juga merilis enam poin pernyataan sikap sebagai bentuk kritik dan refleksi terhadap arah gerakan mahasiswa yang dinilai menyimpang dari prinsip perjuangan rakyat, diantaranya: 

1. Tidak Mengejar Jabatan

BEM Undip menegaskan kehadirannya bukan untuk berebut posisi struktural di aliansi.

Sejak awal, mereka tidak memiliki ambisi kekuasaan, melainkan hadir dengan semangat membangun persatuan gerakan mahasiswa.

2. Munas BEM SI Dinilai Hanya Ajang Kekuasaan

Menurut BEM Undip, Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI Kerakyatan tidak lagi menjadi ruang adu gagasan dan substansi.

Forum yang seharusnya menjadi wadah perjuangan rakyat dan ide kemajuan bangsa justru berubah menjadi arena perebutan kekuasaan.

3. Musyawarah Dipenuhi Politik Praktis

Munas yang seharusnya mengedepankan mufakat dan nilai demokrasi justru menampilkan dinamika politik praktis.

Alih-alih bersatu, forum tersebut hanya memperlihatkan perebutan kepentingan kekuasaan.

4. Terjadi Pertikaian Antarmahasiswa

BEM Undip mengakui adanya bentrokan antarpeserta musyawarah yang menyebabkan setidaknya dua mahasiswa terluka.

Hal ini menjadi bukti bahwa forum yang seharusnya menyatukan mahasiswa justru memicu perpecahan akibat ambisi kekuasaan yang dibungkus jargon perjuangan.

5. Menarik Diri dari Munas

Sehari sebelum penutupan, BEM Undip memilih mundur dari Munas. Keputusan ini diambil bukan karena kekecewaan, melainkan keengganan menjadi bagian dari kemunduran dan perpecahan gerakan mahasiswa.

6. Memegang Prinsip Persatuan Gerakan

BEM Undip menegaskan komitmennya untuk tetap berdiri di atas prinsip persatuan mahasiswa.

Mereka tidak akan terlibat dalam aliansi nasional manapun, apalagi yang tunduk pada kepentingan elite.

BEM Undip percaya bahwa untuk meruntuhkan rezim, dibutuhkan persatuan dari seluruh gerakan mahasiswa.

(AKM/NID/RAD)