Ulang Tahun DPR ke-80 Hari Ini, Simak Sejarah Terbentuknya Parlemen di RI!

MPN Indonesia 29 Agustus 2025 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 pada Kamis (29/8).

Momentum ini menandai delapan dekade perjalanan lembaga legislatif tersebut sejak awal pembentukannya pascakemerdekaan Indonesia.

Peringatan HUT DPR kali ini berlangsung di tengah sorotan publik terhadap sejumlah isu yang melibatkan anggota legislatif, khususnya terkait tunjangan dan pernyataan kontroversial.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.

Selain itu, beberapa anggota DPR juga menjadi bahan kritik karena dinilai tidak mencerminkan representasi rakyat melalui pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan.

Sejumlah aksi unjuk rasa pun muncul sebagai respons dari berbagai elemen masyarakat terhadap kondisi ini.

Sejumlah aksi demonstrasi digelar di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, yaitu aksi yang dipelopori gerakan bernama Revolusi Rakyat Indonesia pada Senin (25/8), dilanjut dengan demo buruh yang menolak upah murah dan outsourcing pada Kamis (28/8).

Sejumlah mahasiswa pun ikut turun ke jalan pada Jumat (29/7) sebagai respons atas tindak represif aparat kepolisian yang dilakukan kepada massa aksi pada demo sebelumnya.

Meski tengah menjadi sorotan, DPR tetap menandai peringatan hari lahirnya dengan mengenang sejarah pembentukan parlemen di Indonesia yang bermula sejak masa penjajahan.

Awal Mula Pembentukan DPR

Cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada 1916, melalui pembentukan Volksraad.

Namun, Volksraad tidak lagi diakui setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Kemudian sehari setelah proklamasi, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Ketentuan dalam UUD ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan sistem parlemen yang baru.

Sesuai Aturan Peralihan dalam UUD 1945, pemerintah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945 sebagai lembaga legislatif awal.

KNIP diakui sebagai cikal bakal DPR RI dan tanggal pembentukannya dijadikan sebagai hari lahir DPR RI.

Anggota KNIP berjumlah 137 orang dengan struktur kepemimpinan diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan Wakil Ketua yang terdiri dari tiga orang, yakni Sutardjo Kartohadikusumo, J. Latuharhary, dan Adam Malik.

Pada masa awal pembentukannya, KNIP menyelenggarakan sejumlah sidang penting, antara lain sidang di Solo pada 1946, sidang di Malang pada 1947, serta sidang di Yogyakarta pada 1949.

Perkembangan DPR dari Masa ke Masa

Setelah masa KNIP yang berlangsung dari 29 Agustus 1945 hingga 15 Februari 1950, lembaga legislatif di Indonesia mengalami sejumlah transformasi yang mencerminkan perubahan dalam struktur negara dan sistem pemerintahan.

Pertama, selama periode Republik Indonesia Serikat (RIS), yang berlangsung singkat dari 15 Februari sampai 16 Agustus 1950, sistem legislatif terbagi dalam dua majelis, yakni DPR RIS dan Senat RIS.

Lembaga negara pada masa ini memiliki wewenang menyusun undang-undang, anggaran, serta mengajukan interpelasi dan hak angket.

Kemudian kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan menandai berdirinya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) selama 16 Agustus 1950 hingga 26 Maret 1956.

Anggotanya diambil dari perangkat legislatif sebelumnya, termasuk anggota DPR RIS, Senat, KNIP, dan DPA untuk menjalankan fungsi legislatif penuh, termasuk pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap kabinet DPR.

Selanjutnya, pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) menggantikan DPR yang dipilih melalui pemilu.

DPR-GR berfungsi sejak 26 Juni 1960 hingga 15 November 1965, dengan anggota yang ditunjuk oleh presiden dan bukan melalui pemilihan umum.

Akhirnya, setelah masa transisi politik dan penggabungan kembali sistem legislatif, DPR hasil pemilu kedua di Indonesia mulai berkantor sejak 28 Oktober 1971. Pemilu ini menandai kembalinya praktik representasi melalui pemilihan umum secara formal

(AKM/NID/RAD)