Wamenhaj Buka Opsi Tunda hingga Ubah Rute Penerbangan Haji Imbas Konflik Timur Tengah

MPN Indonesia 20 Maret 2026 - Pemerintah melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan sedang menyiapkan sejumlah skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sebagai respons terhadap memanasnya situasi di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan ini disampaikan Dahnil kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/3).

“Kalau kemudian itu memang jamin penerbangannya, keamanan penerbangannya, maka kita siapkan rute penerbangannya berubah misalnya,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi pengalihan rute penerbangan, salah satunya melewati wilayah Afrika.

Opsi ini juga disebut sebagai salah satu usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Langkah lain yang dipertimbangkan adalah penundaan keberangkatan jemaah haji.

Menurut Dahnil, opsi ini dapat diambil jika situasi keamanan memburuk dan membahayakan keselamatan warga negara.

“Nah, kemudian senarionya ya seperti (pandemi) COVID misalnya, yang lalu, kalau kemudian membahayakan jemaah, misalnya membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam,” ungkapnya.

Fokus Keselamatan Jemaah Haji

Wamenhaj menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar keselamatan jemaah menjadi perhatian utama pemerintah.

“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji, itu yang paling penting,” kata Dahnil.

Terkait opsi pengalihan rute penerbangan menuju Arab Saudi, Dahnil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan melibatkan koordinasi dengan otoritas penerbangan dan negara-negara yang akan dilintasi.

“Itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas, baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan, kan. Ada rute yang berbeda, misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” ujarnya.

Pemerintah juga tengah memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum mengambil keputusan final.

Menurut Dahnil, keputusan mengenai pelaksanaan haji akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan kementerian/lembaga terkait.

Dahnil menegaskan bahwa keselamatan jemaah adalah syarat utama sebelum pengiriman jemaah dilakukan.

(AKM/NID/RAD)