Anggota Parlemen Turki Chaos saat Pelantikan Menteri Kehakiman

MPN Indonesia 13 Februari 2026 - Kericuhan terjadi di parlemen Turki saat Presiden Recep Tayyip Erdogan melantik Akin Gurlek sebagai Menteri Kehakiman dalam perombakan kabinet terbatas, Rabu (11/2).

Insiden dimulai ketika anggota parlemen dari kubu oposisi berusaha mencegah Gurlek mengucapkan sumpah jabatan dengan mendekati podium.

Alhasil terjadi aksi dorong dan berujung adu jotos dengan anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa.

Dikutip MPN Indonesia dari Gulf News, anggota AKP berusaha melindungi Gurlek saat kekacauan pecah.

Akibat insiden itu, ketua parlemen menunda sidang selama 15 menit untuk mengembalikan ketertiban.

Meski terjadi kekacauan, Akin Gurlek tetap melanjutkan sumpah jabatannya dengan dikawal ketat oleh anggota AKP.

Kontroversi Akin Gurlek

Penunjukan Akin Gurlek memicu kontroversi karena rekam jejaknya selama menjabat sebagai Kepala Jaksa Istanbul.

Ia menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam berbagai persidangan terhadap politisi dari Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama di Turki.

Ia dikenal menangani kasus-kasus yang menurut pihak oposisi bermuatan politik.

Salah satu kasus paling signifikan adalah dakwaan terhadap Ekrem Imamoglu pada November lalu, dengan total 142 tuduhan terkait korupsi dan kejahatan terorganisir, dengan tuntutan hukuman penjara lebih dari 2.000 tahun.

Menurut laporan Associated Press, Gurlek pernah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Imamoglu.

Sementara itu, pemerintah Turki membantah tudingan kriminalisasi politik.

Mereka menyatakan bahwa lembaga peradilan bekerja secara independen tanpa campur tangan politik.

Reshuffle Kabinet Pertama Erdogan

Selain Akin Gurlek, Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftci, gubernur Provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri.

Tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan perombakan kabinet ini. Lembaran Negara Turki hanya menyebutkan bahwa menteri yang diganti meminta dibebaskan dari tugas.

Perombakan ini merupakan yang pertama sejak Erdogan memenangkan pemilu 2023 dan terjadi di tengah dinamika politik domestik yang kian tajam.

Pemerintah tengah membahas reformasi konstitusi serta membuka kembali dialog damai dengan kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah berkonflik dengan negara selama beberapa dekade.

Parlemen Turki diperkirakan akan segera membahas dan mengesahkan reformasi konstitusional yang berkaitan dengan proses perdamaian tersebut.

(ADN/NID/RAD)