AS Tangguhkan Sementara Penerbitan Visa Imigran dari 75 Negara, 3 dari Asia Tenggara

MPN Indonesia 15 Januari 2026 - Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menangguhkan sementara pemrosesan visa imigran dari 75 negara, efektif mulai Rabu (21/1).

Kebijakan ini menjadi bagian dari pengetatan kebijakan luar negeri dan imigrasi sejak Donald Trump kembali menjabat pada Januari 2025.

Penangguhan tersebut mencakup negara dari berbagai kawasan, mulai Asia Tenggara, Amerika Latin, Balkan, Afrika, Timur Tengah, hingga Karibia.

Di Asia Tenggara, negara yang terdampak adalah Kamboja, Laos, dan Thailand.

Visa Imigran Ditangguhkan, Visa Kunjungan Tetap Berlaku

Kebijakan ini secara khusus menyasar visa imigran dan tidak berlaku untuk visa kunjungan sementara, seperti visa turis atau bisnis.

“Departemen Luar Negeri akan menggunakan kewenangan lamanya untuk menyatakan tidak memenuhi syarat calon imigran yang berpotensi menjadi beban publik bagi Amerika Serikat dan mengeksploitasi kemurahan hati rakyat Amerika,” ujar Wakil Juru Bicara Utama Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott dalam keterangannya yang dikutip MPN Indonesia dari Reuters dan BBC pada Kamis (15/1) .

Pigott menambahkan bahwa penghentian ini bersifat sementara selama evaluasi berlangsung.

“Pemrosesan visa imigran dari 75 negara ini akan dihentikan sementara selama Departemen Luar Negeri meninjau kembali prosedur pemrosesan imigrasi untuk mencegah masuknya warga negara asing yang akan memanfaatkan bantuan kesejahteraan dan manfaat publik,” tambahnya.

Pengetatan Jalur Imigrasi Legal

Langkah ini merupakan lanjutan dari arahan Departemen Luar Negeri AS pada November 2025 yang meminta diplomat memastikan setiap pemohon visa memiliki kemandirian finansial dan tidak berisiko menjadi beban negara.

Arahan tersebut tertuang dalam kabel diplomatik yang sebelumnya dilaporkan oleh Reuters.

Selain penangguhan visa imigran, pemerintahan Donald Trump juga memperketat jalur masuk legal lainnya, termasuk menaikkan biaya permohonan visa H-1B bagi pekerja berketerampilan tinggi.

Direktur Studi Imigrasi Cato dan Ketua Kebijakan Imigrasi Yayasan Selz, David Bier, menilai kebijakan ini berdampak besar terhadap imigrasi legal.

“Pemerintahan ini telah membuktikan dirinya sebagai pemerintahan dengan agenda paling anti-imigrasi legal dalam sejarah Amerika,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, “Tindakan ini akan melarang hampir setengah dari seluruh imigran legal ke Amerika Serikat, dengan menolak sekitar 315.000 imigran legal hanya dalam satu tahun ke depan.”

Menurut Associated Press, kebijakan ini diberlakukan tanpa batas waktu, dan petugas konsuler telah diperintahkan menghentikan permohonan visa imigran dari negara-negara terdampak.

Departemen Luar Negeri AS di bawah Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas kesejahteraan publik.

Daftar 75 Negara yang Terdampak

Berikut daftar negara yang pemrosesan visa imigrannya ditangguhkan:

1. Afghanistan
2. Albania
3. Aljazair
4. Antigua dan Barbuda
5. Armenia
6. Azerbaijan
7. Bahama
8. Bangladesh
9. Barbados
10. Belarus
11. Belize
12. Bhutan
13. Bosnia
14. Brasil
15. Myanmar
16. Kamboja
17. Kamerun
18. Tanjung Verde
19. Kolombia
20. Kongo
21. Kuba
22. Dominika
23. Mesir
24. Eritrea
25. Ethiopia
26. Fiji
27. Gambia
28. Georgia
29. Ghana
30. Grenada
31. Guatemala
32. Guinea
33. Haiti
34. Iran
35. Irak
36. Pantai Gading
37. Jamaika
38. Yordania
39. Kazakhstan
40. Kosovo
41. Kuwait
42. Kirgizstan
43. Laos
44. Lebanon
45. Liberia
46. Libya
47. Makedonia
48. Moldova
49. Mongolia
50. Montenegro
51. Maroko
52. Nepal
53. Nikaragua
54. Nigeria
55. Pakistan
56. Republik Kongo
57. Rusia
58. Rwanda
59. Saint Kitts dan Nevis
60. Saint Lucia
61. Saint Vincent dan Grenadines
62. Senegal
63. Sierra Leone
64. Somalia
65. Sudan Selatan
66. Sudan
67. Suriah
68. Tanzania
69. Thailand
70. Togo
71. Tunisia
72. Uganda
73. Uruguay
74. Uzbekistan
75. Yaman

Latar Belakang Kebijakan

Pengetatan ini dipicu oleh insiden penembakan oleh warga Afghanistan di dekat Gedung Putih pada November 2025 yang menewaskan seorang anggota Garda Nasional.

Setelah peristiwa tersebut, pemerintah AS melarang atau membatasi masuknya warga dari 19 negara.

Pada Desember 2025, kebijakan itu diperluas ke lima negara tambahan serta pemegang dokumen perjalanan dari Otoritas Palestina.

Sejak awal masa jabatan keduanya, Presiden Donald Trump menekankan kebijakan imigrasi ketat sebagai respons atas meningkatnya arus imigrasi ilegal pada pemerintahan sebelumnya.

Dalam periode tersebut, pemerintah AS juga mencabut lebih dari 100.000 visa serta memperketat pemeriksaan, termasuk penelusuran media sosial dan proses penyaringan tambahan.

(ADN/NID/RAD)