California Resmi Akui Idulfitri dan Iduladha sebagai Hari Libur

MPN Indonesia 30 September 2026 - California resmi mengakui Idulfitri dan Iduladha dalam hukum negara bagian melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) AB 2017 setelah Gubernur Gavin Newsom menyetujui aturan tersebut pada September 2026.

Aturan itu memungkinkan pegawai negeri menggunakan cuti berbayar yang tersedia untuk merayakan hari raya Islam.

Pelajar juga mendapat ruang untuk memperingati hari raya melalui kebijakan sekolah yang berlaku.

“California adalah rumah bagi salah satu komunitas Muslim terbesar dan paling dinamis di negara ini, dan tradisi mereka layak diakui dan dihormati,” ujar Anggota Majelis Matt Haney, dikutip MPN Indonesia dari FOX40, Rabu (30/9).

“Pengakuan Idulfitri dalam hukum negara bagian merupakan langkah penting untuk memastikan setiap warga California dapat merayakan hari raya mereka bersama keluarga tanpa dipaksa melakukan pengorbanan yang tidak perlu,” sambungnya.

Situs Informasi Legislatif California mencatat Newsom menyetujui AB 2017 pada Minggu (27/9). Undang-undang tersebut kemudian resmi didaftarkan ke Sekretaris Negara Bagian.

Aturan tersebut juga mengatur pemanfaatan hak cuti bagi pegawai negeri dan kebijakan untuk pelajar.

California Akui Idulfitri dan Iduladha melalui AB 2017

RUU AB 2017 memungkinkan pegawai negeri menggunakan hak cuti berbayar yang sebelumnya sudah tersedia.

Hak tersebut dapat dipakai saat memperingati Idulfitri maupun Iduladha.

Jenis waktu libur yang dapat digunakan meliputi:

• Jatah liburan pribadi.
• Cuti tahunan.
• Kompensasi waktu libur.

Ketentuan tersebut memungkinkan pegawai negeri menggunakan hak cuti yang tersedia untuk menjalankan perayaan keagamaan.

Mereka tidak harus mengambil cuti tanpa gaji untuk berkumpul bersama keluarga.

Pengakuan dalam hukum negara bagian tidak otomatis menambahkan dua hari libur berbayar bagi seluruh pekerja swasta.

Ketentuan tersebut berfokus pada penggunaan hak cuti yang sudah dimiliki pegawai yang memenuhi syarat.

Aturan baru tersebut juga mengecualikan Idulfitri dan Iduladha dari daftar hari libur peradilan setempat.

Selain pekerja, aturan tersebut memberikan ruang bagi sekolah umum untuk menyesuaikan kegiatan pada hari raya.

Ketentuan itu mencakup sekolah K-12 hingga perguruan tinggi komunitas di California.

Sekolah dapat meliburkan kegiatan belajar saat Idulfitri berdasarkan kesepakatan lokal. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pengaturan melalui AB 2017.

Aturan Berlaku bagi Pekerja dan Pelajar

Pengesahan aturan tersebut memberikan perangkat bagi sekolah dan tempat kerja publik untuk mendukung warga yang merayakan hari raya Islam.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan kewajiban akademis maupun pekerjaan mereka.

“RUU AB 2017 mencerminkan komitmen bersama Komisi terhadap California di mana lembaga-lembaga publik kita mengakui dan menghormati komunitas yang mereka layani,” ujar Ketua Komisi Jason Paguio.

Ia mengatakan pengakuan resmi terhadap Idulfitri dan Iduladha menunjukkan bahwa negara bagian tersebut menghargai makna budaya kedua perayaan itu.

Kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu sekolah dan tempat kerja umum memberikan dukungan yang lebih baik bagi masyarakat yang merayakannya.

CAIR-CA Soroti Kendala Warga Muslim

Berdasarkan keterangan yang dikutip dari CAIR-CA, aturan tersebut dinilai dapat mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi lebih dari satu juta warga Muslim di California yang kerap harus memilih antara menjalankan keyakinan mereka dan memenuhi kewajiban sekolah atau pekerjaan.

California diperkirakan menjadi tempat tinggal bagi lebih dari satu juta penduduk Muslim.

Jumlah tersebut menjadi bagian yang disebut dalam pembahasan mengenai dampak aturan terhadap masyarakat.

“Selama ini, mahasiswa dan karyawan Muslim di California harus membuat pilihan sulit antara berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang penting bagi keyakinan mereka atau tertinggal dalam kewajiban akademis atau profesional mereka,” ujar CEO CAIR-CA Hussam Ayloush, dikutip MPN Indonesia dari CAIR, Rabu (30/9).

Aturan tersebut mengatur penggunaan hak yang tersedia untuk membantu warga menjalankan perayaan keagamaan.

(RAD/NID/RAD)