Donald Trump Libatkan Tony Blair Masuk sebagai Anggota Dewan Perdamaian Gaza

MPN Indonesia 19 Januari 2026 - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota eksekutif pendiri dalam struktur baru yang dinamakan “Board of Peace” atau bisa disebut Dewan Perdamaian.

Penunjukan ini diumumkan Gedung Putih pada Jumat (16/1) sebagai bagian dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri konflik bersenjata dan genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

Blair akan bergabung bersama Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan utusan khusus untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Dewan Perdamaian akan bertanggung jawab mengawasi stabilisasi Gaza pascaperang, termasuk proses demiliterisasi, pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi wilayah.

Tony Blair, yang sebelumnya menjabat sebagai utusan Kuartet Timur Tengah selama delapan tahun, menyampaikan pernyataan bahwa dirinya merasa terhormat atas penunjukan tersebut dan menyambut terbentuknya komite Palestina yang dipimpin Ali Shaath.

“Hal ini memberikan harapan kepada masyarakat di Gaza bahwa mereka dapat memiliki masa depan yang berbeda dari masa lalu dan kepada Israel bahwa mereka mungkin memiliki tetangga yang tidak mengancam keamanan mereka,” ujar Blair, dikutip MPN Indonesia dari Times of Israel pada Senin (19/1).

Keanggotaan Dewan Perdamaian melibatkan sejumlah tokoh berpengaruh dalam politik internasional dan sektor keuangan, termasuk CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Gedung Putih menjelaskan bahwa dewan ini akan mengawasi portofolio strategis yang mencakup pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, mobilisasi modal, serta pendanaan berskala besar.

Struktur Dewan Perdamaian dan Eksekutif Gaza

Diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai High Representative for Gaza.

Selain itu, Gedung Putih menunjuk Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers sebagai Pasukan Stabilisasi Internasional untuk Gaza yang akan bertugas dalam bidang keamanan, penyampaian bantuan kemanusiaan, serta mendukung demiliterisasi menyeluruh.

Dewan Perdamaian bekerja berdampingan dengan Dewan Eksekutif Gaza.

Anggota eksekutif lainnya mencakup Hakan Fidan (Menteri Luar Negeri Turki), Ali Al Thawadi (Diplomat Qatar), Jared Kushner, Steve Witkoff, serta Tony Blair.

Dewan Eksekutif Gaza mendukung operasional Office of the High Representative dan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang dipimpin oleh Ali Shaath.

Shaath adalah mantan Wakil Menteri Transportasi Otoritas Palestina dan berasal dari Khan Younis, Gaza.

Komite ini mulai bekerja pada Jumat (16/1) di Kairo dan dirancang untuk menggantikan peran pemerintahan Hamas di Gaza.

Hamas menyatakan kesiapan untuk mundur dari pemerintahan sesuai dengan garis besar rencana Trump.

Penunjukan Tony Blair Tuai Kontroversi

Penunjukan Tony Blair menuai berbagai tanggapan. Blair, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1997–2007, dikenal luas karena perannya dalam mendukung invasi Irak tahun 2003 bersama Presiden AS George W. Bush.

Jejaknya dalam politik internasional tetap kontroversial di kalangan publik Arab maupun Inggris.

Kritikus seperti Ashish Prashar, mantan ajudan Blair, menyebut bahwa keterlibatan tokoh-tokoh seperti Blair dalam dewan ini mencerminkan rekam jejak dalam mendukung proyek genosida, apartheid, dan pembersihan etnis Israel.

Sementara itu, Jared Kushner, menantu Trump dan anggota dewan, telah menyatakan bahwa Palestina tidak mampu memerintah sendiri.

Pada 2024, ia menyatakan bahwa properti tepi laut di Gaza sangat berharga dan bahwa Israel seharusnya memindahkan penduduknya dan kemudian membersihkannya.

Dampak Langsung dan Situasi di Gaza

Pengumuman pembentukan dewan ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran fase kedua dari rencana perdamaian AS.

Pada hari yang sama, yaitu Jumat (16/1), serangan Israel menewaskan tiga warga sipil di Gaza, yaitu seorang gadis berusia 10 tahun, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, dan seorang wanita lanjut usia.

Serangan ini terjadi ketika komite teknokrat Palestina tengah bersidang di Kairo.

Sampai saat ini, konflik telah menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Meski gencatan senjata mulai berlaku sejak 10 Oktober 2023, Israel tetap melanjutkan serangan udara dan pembatasan bantuan kemanusiaan yang dinilai melanggar kesepakatan awal.

(ADN/NID/RAD)