Dorong Angka Pernikahan, Pemerintah China Kasih Voucher Rp2,3 Juta ke Pengantin Baru

MPN Indonesia 18 November 2025 - Pemerintah kota Ningbo, China bagian timur, menerbitkan voucher tunai senilai 1.000 Yuan atau sekitar Rp2,3 juta kepada pasangan pengantin baru yang mendaftarkan pernikahan mereka antara 28 Oktober hingga 31 Desember 2025.

Departemen urusan sipil kota Ningbo mengumumkan bahwa pasangan pengantin baru akan menerima delapan voucher konsumsi pernikahan.

Voucher tersebut dapat digunakan untuk fotografi, seremoni dan perayaan pernikahan, akomodasi hotel, ritel, dan layanan lain yang berkaitan dengan pernikahan.

Anjloknya Angka Pernikahan dan Kelahiran di China

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya China untuk meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran di tengah penurunan signifikan angka pernikahan nasional.

Mengutip China Daily, angka pernikahan di China mengalami penurunan tajam. Pada 2024, hanya tercatat 9,17 juta pernikahan, turun lebih dari 60 persen dibandingkan puncaknya pada 2013 sebesar 23,86 juta.

Total pendaftaran pernikahan juga turun menjadi 6,11 juta pasangan dari 13,47 juta pada 2013 menurut data Briso Statistik Nasional China.

Beberapa Wilayah Terapkan Kebijakan Serupa

Selain Ningbo, sejumlah kota di wilayah timur China juga menerapkan kebijakan serupa.

Di Hangzhou, Shaoxing, Distrik Keqiao, dan Jinhua, Kabupaten Pujiang, voucher tunai ditawarkan untuk mendukung pengeluaran pernikahan seperti jamuan, fotografi, dan perjalanan, dengan periode program hingga akhir 2025.

Langkah yang lebih besar diambil di Desa Nanling, Distrik Baiyun, Guangzhou.

Desa ini menawarkan insentif hingga 80.000 Yuan (sekitar Rp188 juta) untuk pernikahan pertama dan 120.000 Yuan (sekitar Rp282 juta) untuk kelahiran anak.

Syaratnya, pasangan harus mempertahankan status pernikahan selama minimal satu tahun sebelum menerima insentif tersebut.

“Efek insentif dari kebijakan ini sudah terlihat, dengan peningkatan jumlah pendaftaran yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata pejabat desa, He Jiamin dikutip MPN Indonesia dari Jiemian News, Selasa (18/11).

Di Provinsi Shanxi, pendekatan berbeda diambil oleh pemerintah kota Lyuliang.

Sejak 1 Januari 2025, pasangan yang baru menikah bisa langsung menerima tunjangan tunai sebesar 1.500 Yuan saat mendaftarkan pernikahan mereka tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Upaya Pemerintah China Atasi Krisis Populasi

Pemerintah pusat China menjadikan isu pernikahan dan kelahiran sebagai prioritas nasional.

Selain insentif finansial, berbagai wilayah mulai membangun sistem pendukung yang mencakup pernikahan, kelahiran, pengasuhan anak, dan pendidikan.

Registrasi pernikahan juga semakin dipermudah.

Tahun lalu, Beijing juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya guna menangani krisis populasi serta mempromosikan pernikahan dan kelahiran anak pada usia yang tepat.

Sebagai bagian dari upaya ini, universitas dan perguruan tinggi didorong menyediakan program “pendidikan cinta” guna membentuk pandangan positif terhadap pernikahan, cinta, kesuburan, dan keluarga.

Namun, tantangan struktural tetap ada. Data Biro Statistik Nasional China menunjukkan bahwa antara 2010 hingga 2020, jumlah perempuan usia subur (15–49 tahun) turun sebanyak 57,49 juta.

Sementara itu, jumlah perempuan usia produktif (20–29 tahun) berkurang sebesar 34,63 juta.

(ADN/NID/RAD)