Filipina Terapkan Kerja 4 Hari Sepekan Demi Hemat Bensin di Tengah Konflik Timur Tengah

MPN Indonesia 10 Maret 2026 - Pemerintah Filipina mulai menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sejumlah kantor cabang eksekutif mulai Senin (9/3), sebagai upaya untuk menghemat energi dan mengurangi konsumsi bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak global.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. dalam pernyataannya pada Jumat (6/3).

Kebijakan tersebut bersifat sementara dan tidak berlaku untuk kantor-kantor layanan darurat dan penting seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan garda terdepan lainnya.

Presiden Marcos menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan menyusul peningkatan konflik di Timur Tengah, yang memicu kenaikan harga bahan bakar di Filipina.

“Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda terdepan kepada masyarakat,” ujar Marcos, dikutip MPN Indonesia melalui The Inquirer pada Selasa (10/3).

Selain pengurangan hari kerja, Presiden Marcos juga menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan energi secara signifikan.

“Selain itu, saya mengarahkan semua instansi pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik serta pengeluaran bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen,” tambahnya.

Efisiensi Aktivitas yang Kurang Mendesak

Kebijakan kerja empat hari ini dituangkan dalam Surat Edaran Memorandum No. 114 dan merujuk pada Surat Edaran Komisi Pelayanan Sipil No. 6 Tahun 2022 yang diperbarui melalui CSC No. 1 Tahun 2025.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kebijakan ini akan berlaku hingga dicabut atau dibatalkan lebih awal oleh presiden.

Semua lembaga diwajibkan menyusun pedoman internal untuk memastikan pemantauan, dokumentasi kehadiran, serta standar kinerja dan pengawasan sesuai regulasi yang berlaku.

Presiden Marcos juga melarang sementara perjalanan dan aktivitas pemerintahan yang tidak mendesak, termasuk rapat yang bisa dilakukan secara daring.

“Semua perjalanan dan aktivitas pemerintah yang tidak penting juga dilarang sementara, seperti studi banding, kegiatan membangun tim, atau rapat yang dapat dilakukan secara daring,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, mulai 13 Maret, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina akan mengalihkan operasional kantor-kantornya di Kota Makati ke sistem kerja jarak jauh.

Pengalihan ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap dampak harga bahan bakar yang diproyeksikan akan terus naik akibat konflik di Timur Tengah.

Respons Sektor Swasta dan Dampak Ekonomi

Penerapan kebijakan ini untuk sektor swasta belum diwajibkan, namun perusahaan dapat menerapkannya secara sukarela berdasarkan Undang-Undang Telecommuting tahun 2018 (UU Republik No. 11165).

Namun, Kamar Dagang dan Industri Filipina (PCCI) memperingatkan agar penerapan kerja empat hari di sektor swasta dilakukan dengan hati-hati.

“Kami tidak menentang penerapan pengaturan kerja fleksibel, tetapi harus ada konsultasi yang tepat dengan berbagai pemangku kepentingan dan didukung dengan data untuk memastikan bahwa industri dengan persyaratan operasional khusus tidak akan terpengaruh secara negatif,” kata Presiden PCCI Ferdinand Ferrer.

Ferrer menambahkan bahwa sektor manufaktur saat ini sudah beroperasi dengan sumber daya terbatas.

“Pengurangan lebih lanjut jumlah hari kerja dapat memengaruhi komitmen kami,” ujarnya.

PCCI meminta agar setiap kebijakan berbasis bukti dan mempertimbangkan sensitivitas masing-masing sektor, serta membuka ruang dialog antara pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan serikat buruh.

Inisiatif dan Penyesuaian Masyarakat

Sebagian warga mulai mencari solusi alternatif untuk menekan biaya bahan bakar.

Salah satunya dengan menggunakan aplikasi bahan bakar virtual untuk mengunci harga BBM lebih awal.

“Saya bisa membeli liter ‘bahan bakar virtual’ di muka dan mengunci harga saat ini,” ujar Tim Gonzales, pemilik kendaraan SUV, dikutip MPN Indonesia melalui Bangkok Post.

Ia juga telah membentuk komunitas Facebook dengan lebih dari 16.000 anggota untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga.

(ADN/NID/RAD)