Krisis Energi di Filipina, 400 Lebih SPBU Tutup Sementara

MPN Indonesia 31 Maret 2026 - Lebih dari 400 SPBU di Filipina telah menghentikan operasionalnya secara sementara akibat gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Kepolisian Nasional Filipina (PNP) mencatat sebanyak 403 SPBU dari total 14.313 yang mereka pantau telah berhenti beroperasi per Jumat (20/3).

Penutupan SPBU ini terjadi di berbagai wilayah dan sedang dalam proses verifikasi oleh Departemen Energi (DOE) terkait dugaan aktivitas ilegal.

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, secara resmi mengumumkan keadaan darurat energi nasional pada Selasa (24/3), beberapa jam setelah Kementerian Energi menyatakan rencana peningkatan produksi pembangkit listrik tenaga batu bara guna menekan tarif listrik yang melonjak.

Deklarasi ini diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya risiko terhadap pasokan energi nasional.

“Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta bahaya yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” ujar perintah eksekutif yang dirilis, dikutip MPN Indonesia dari AFP.

Gangguan pasokan energi ini juga memicu ketegangan sosial.

Pada Kamis (26/3), ratusan pekerja transportasi di Manila melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM.

Harga bensin dan solar di Filipina tercatat telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak pecahnya perang Iran.

Demonstran menyerukan penghapusan pajak bahan bakar, penurunan harga minyak, dan reformasi kebijakan energi nasional.

Pemerintah Perketat Pengawasan

Menurut juru bicara PNP, Brigadir Jenderal Randulf Tuaño, lonjakan penutupan SPBU terjadi sejak Rabu (18/3), dari awalnya 273 hingga mencapai 403 unit.

PNP berkoordinasi dengan DOE untuk memverifikasi data dan memastikan apakah penutupan tersebut berkaitan dengan penimbunan dan pengambilan keuntungan secara tidak wajar.

Selain itu, tujuh kasus hukum telah diajukan terhadap individu yang diduga melakukan penimbunan dan praktik bisnis tidak wajar.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengendalikan distribusi energi dan melindungi konsumen.

Penangkapan dilakukan di beberapa wilayah, termasuk Nueva Vizcaya, Samar Timur, dan Guinobatan, Albay, terkait penjualan ilegal produk minyak bumi.

Meski terjadi penutupan SPBU secara signifikan, PNP menyampaikan bahwa pasokan BBM saat ini diperkirakan masih mencukupi hingga 15 April 2026.

Pemerintah juga memastikan bahwa pemantauan terhadap stok dan distribusi energi akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan.

Langkah Darurat Pemerintah Filipina

Melalui perintah eksekutif, Presiden Marcos memberikan wewenang kepada Departemen Energi untuk melakukan pembayaran di muka sebesar 15 persen guna mengamankan kontrak bahan bakar.

Selain itu, departemen transportasi diberi kewenangan untuk menyalurkan subsidi bagi transportasi umum serta mengurangi atau menangguhkan biaya tol dan penerbangan.

Istana Kepresidenan menegaskan bahwa kondisi saat ini merupakan gangguan harga, bukan krisis minyak, seiring pengaruh Undang-Undang Deregulasi Minyak Filipina.

“Karena begitulah sistemnya, DOE (Departemen Energi) tidak dapat menentukan harga bensin dan bahan bakar karena kita memiliki undang-undang deregulasi minyak,” kata Wakil Menteri Komunikasi Claire Castro.

Istana menyatakan mereka sedang menyusun komite manajemen krisis sebagai bentuk antisipasi atas situasi energi yang berkembang.

(ADN/NID/RAD)