ICC Konfirmasi Penangkapan Eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte

MPN Indonesia 12 Maret 2025 - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengonfirmasi penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pada Selasa (11/3/2025).

Duterte ditangkap di Bandara Internasional Manila setelah tiba dari Hong Kong.

Penangkapan ini dilakukan berdasarkan surat perintah ICC atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan perang melawan pengedaran narkotika selama masa kepemimpinannya.

Mantan presiden tersebut segera diterbangkan ke Den Haag, Belanda, untuk menghadapi dakwaan yang diajukan oleh ICC.

Hak asasi manusia menjadi perhatian utama dalam kasus ini, mengingat kebijakan Duterte dalam pemberantasan kasus narkotika dikaitkan dengan puluhan ribu kematian.

Proses Hukum yang Akan Dijalani Duterte

Setibanya di Belanda, Duterte akan menjalani serangkaian prosedur hukum di ICC.

Juru bicara ICC, Fadi Abdullah, menyatakan bahwa setelah Duterte berada dalam tahanan, sidang pemeriksaan awal akan segera dijadwalkan.

Duterte diperkirakan mendarat di Belanda pada Rabu (12/3/2025) dan akan langsung dibawa ke unit penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Penjara tersebut juga menampung tahanan pengadilan internasional lainnya, seperti mantan pemimpin Yugoslavia Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, dan Ratko Mladic.

Di fasilitas tersebut, para tahanan memiliki sel pribadi dengan fasilitas dasar serta area olahraga dan rekreasi.

Kompleksitas Yurisdiksi dan Tantangan Hukum

Penangkapan Rodrigo Duterte menjadi ujian bagi otoritas hukum internasional, terutama terkait yurisdiksi ICC.

Dikutip MPN Indonesia dari nytimes.com pada Rabu (12/3), ICC mulai menyelidiki Duterte pada 2018, tetapi Filipina keluar dari Statuta Roma, perjanjian dasar ICC, pada Maret 2019.

Pengacara Duterte menegaskan bahwa penangkapan tersebut tidak sah karena Filipina bukan lagi anggota ICC.

Namun, panel hakim ICC menyatakan bahwa mereka masih memiliki yurisdiksi, karena dugaan kejahatan terjadi sebelum Filipina menarik diri dari Statuta Roma.

Selain itu, Filipina tetap menjadi anggota Interpol, yang memungkinkan penangkapan Duterte atas permintaan ICC.

Menurut pakar hukum internasional Romel Bagares, kasus ini kompleks secara hukum karena mempertanyakan sejauh mana otoritas ICC dapat menuntut seorang mantan kepala negara.

Dampak Politik di Filipina

Penangkapan Duterte juga memiliki dampak politik yang signifikan. Presiden Filipina saat ini, Ferdinand Marcos Jr., sebelumnya berjanji untuk melindungi Duterte dari penyelidikan internasional.

Namun, hubungan politik di Filipina berubah setelah impeachment terhadap Sara Duterte, putri Duterte yang juga Wakil Presiden Filipina.

Sara Duterte dituduh terlibat korupsi dan mengancam presiden, yang memicu ketegangan politik.

Dengan penangkapan Rodrigo Duterte, situasi politik di Filipina semakin bergeser, terutama karena mantan presiden tersebut masih memiliki banyak pendukung setia.

Langkah Selanjutnya dan Kemungkinan Hukuman

Duterte dijadwalkan menghadiri sidang awal di ICC, di mana identitasnya akan diverifikasi dan ia akan diberi tahu tentang hak-haknya berdasarkan Statuta Roma.

Sidang konfirmasi dakwaan akan menentukan apakah cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap persidangan penuh.

Jaksa ICC akan menyajikan bukti terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama dalam perang melawan pengedaran narkotika, yang disebut-sebut menyebabkan sekitar 30.000 kematian.

Duterte dan tim pembelanya dapat menantang yurisdiksi ICC serta mengajukan permintaan pembebasan sementara.

Jika dinyatakan bersalah, Duterte bisa menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara.

Namun, proses hukum di ICC biasanya memakan waktu lama dan bisa berlangsung antara beberapa bulan hingga beberapa tahun sebelum vonis dijatuhkan.