Ribuan Migran Maroko Serbu Spanyol lewat Laut, Apa Penyebabnya?

MPN Indonesia 3 Agustus 2026 - Hampir 50.000 migran memasuki Ceuta, wilayah otonom Spanyol di pesisir Afrika Utara, sejak Kamis (30/7) pagi.

Mereka masuk dengan berenang dari wilayah Maroko atau melewati pagar perbatasan Tarajal.

Gelombang penyeberangan yang berlangsung hingga Jumat (31/7) itu diduga dipicu informasi menyesatkan mengenai putusan Mahkamah Agung Spanyol.

Faktor politik internasional dalam hubungan Madrid, Rabat, dan Aljazair juga dinilai berperan.

Pemerintah Spanyol merespons kejadian tersebut dengan mengerahkan militer dan tambahan aparat kepolisian untuk mengendalikan perbatasan.

Duta Besar Maroko untuk Spanyol, Karima Benyaich, mengatakan situasi di Ceuta tidak diinginkan oleh Kerajaan Maroko.

Ia menambahkan bahwa negaranya lebih memilih imigrasi yang legal, tertib, dan aman untuk semua orang.

Pemerintah Maroko sebelumnya belum memberikan penjelasan terperinci mengenai langkah pengawasan yang dilakukan ketika puluhan ribu orang bergerak menuju Ceuta dalam waktu singkat.

Krisis tersebut menyebabkan pusat-pusat penerimaan kewalahan, sementara taman dan jalan dipenuhi orang-orang yang baru melintasi perbatasan.

Sedikitnya 67 orang dilaporkan tewas dalam kekacauan dan upaya menyeberangi jalur laut yang berbahaya.

Hampir 50.000 Orang Menyeberang dalam Waktu Singkat

Kementerian Dalam Negeri Spanyol mencatat hampir 50.000 orang memasuki Ceuta sejak Kamis (30/7) pagi.

Pemerintah daerah Ceuta memberikan perkiraan lebih tinggi dengan menyebut jumlah orang yang melintasi perbatasan dapat mencapai 60.000.

Dalam pembaruan awal pada Jumat (31/7), lebih dari 37.500 orang disebut telah dikembalikan ke wilayah Maroko dan ratusan lainnya kembali

Ratusan orang lainnya terus kembali setiap jam. Dalam pembaruan berikutnya yang disampaikan pada hari yang sama, Kementerian Dalam Negeri menyebut lebih dari 48.300 orang telah kembali ke Maroko.

Rekaman dan foto dari kawasan perbatasan memperlihatkan puluhan orang, yang sebagian besar tampak sebagai pria muda, melewati pagar Tarajal.

Sebagian lainnya mencoba mencapai Ceuta dengan berenang dari Fnideq, kota di Maroko yang berjarak sekitar lima kilometer.

Penyeberangan juga dilakukan dari kawasan Belyounech yang lokasinya lebih dekat dengan Ceuta.

Sebelum lonjakan besar terjadi, kedatangan dari berbagai wilayah Maroko telah membebani layanan sosial dan aparat keamanan Ceuta selama beberapa hari.

Jumlah kedatangan pada periode tersebut dilaporkan melampaui 300 orang per hari.

“Untuk memberi Anda gambaran tentang skalanya, bagi seluruh Spanyol, ini setara dengan 2% dari seluruh populasi Ceuta. Ini seperti satu juta orang yang memasuki Spanyol secara ilegal,” kata Vivas kepada Cadena SER, dikutip MPN Indonesia melalui Time.com pada Senin (3/8).

Kedatangan melalui jalur darat di Ceuta tercatat mencapai 2.582 orang pada enam bulan pertama 2026.

Angka tersebut meningkat 164 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencatat 978 kedatangan.

Kondisi di Ceuta berlawanan dengan tren di wilayah Spanyol lainnya.

Kedatangan ilegal secara keseluruhan turun dari 17.990 orang pada enam bulan pertama 2025 menjadi 12.138 orang pada periode yang sama pada 2026.

Putusan Mahkamah Agung dan Dugaan Disinformasi

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menduga jaringan perdagangan manusia memanfaatkan putusan Mahkamah Agung untuk menyebarkan informasi menyesatkan dan mendorong orang-orang menyeberangi perbatasan.

Putusan Mahkamah Agung pada 29 Juni menghentikan pemulangan secara sewenang-wenang terhadap migran yang tiba di Ceuta dan Melilla melalui laut tanpa proses hukum.

Putusan itu tidak melegalkan masuknya seseorang melalui jalur ilegal dan tidak menjamin bahwa orang yang berenang menuju Ceuta dapat menetap di wilayah tersebut.

Informasi mengenai putusan itu kemudian menyebar melalui media sosial di Maroko.

Informasi tersebut dilaporkan digunakan untuk mendorong masyarakat mencoba masuk ke Ceuta dengan berenang, meskipun setiap orang yang tiba tetap harus menjalani proses hukum dan pemeriksaan oleh otoritas.

Belum ada penjelasan pasti mengenai bagaimana puluhan ribu orang dapat melewati perbatasan dalam waktu singkat.

Belum diketahui pula seberapa besar upaya otoritas Maroko untuk menghentikan penyeberangan sebelum para pendatang mencapai wilayah yang dikuasai Spanyol.

Hubungan Maroko, Spanyol, dan Aljazair

Selain penyebaran informasi mengenai putusan pengadilan, hubungan politik internasional antara Maroko, Spanyol, dan Aljazair turut menjadi perhatian.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez melakukan kunjungan ke Aljazair pada Senin (20/7).

Kunjungan itu menjadi kunjungan pertama seorang kepala pemerintahan Spanyol ke negara tersebut dalam empat tahun.

Kunjungan itu berlangsung setelah hubungan Madrid dan Aljazair sempat memburuk.

Pada 2022, pemerintah Spanyol mengubah kebijakannya dalam sengketa Sahara Barat dan memberikan dukungan terhadap rencana otonomi yang diajukan Maroko.

Wilayah Sahara Barat diklaim oleh Maroko dan kelompok Polisario Front. Polisario Front memperoleh dukungan dari Aljazair.

Peneliti migrasi dari Italian Institute for International Political Studies, Matteo Villa, menilai lonjakan kedatangan ke Ceuta kemungkinan tidak terlepas dari perkembangan hubungan diplomatik tersebut.

“50.000 orang tidak datang dalam semalam ketika biasanya jumlahnya hanya ratusan per bulan. Sánchez pergi ke Aljazair adalah sesuatu yang tidak terlalu disukai Maroko,” kata Villa, dikutip MPN Indonesia melalui CNN.

Villa membandingkan kejadian itu dengan krisis pada Mei 2021.

Saat itu, hampir 8.000 orang dari Maroko dan negara-negara Afrika sub-Sahara memasuki Ceuta hanya dalam dua hari setelah pengawasan perbatasan dilonggarkan di tengah perselisihan diplomatik antara Madrid dan Rabat.

Perselisihan tersebut berkaitan dengan Sahara Barat dan baru mereda setelah pemerintah Spanyol mendukung rencana otonomi Maroko pada 2022.

Menurut Villa, kelonggaran pengawasan perbatasan dapat digunakan untuk menunjukkan posisi Maroko dalam hubungannya dengan Spanyol dan negara-negara Eropa.

Pemerintah Spanyol Kerahkan Militer

Pemerintah Spanyol mengerahkan pasukan militer untuk membantu aparat penegak hukum di Ceuta.

Tambahan polisi juga ditempatkan di kawasan perbatasan untuk mengendalikan arus kedatangan dan memulihkan keamanan.

Pedro Sánchez yang berada di Ceuta pada Jumat (31/7) menyebut masuknya puluhan ribu orang sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol.

Melalui unggahan di media sosial, Sánchez mengatakan pemerintahnya bekerja sama dengan otoritas Maroko dan lembaga internasional untuk memulihkan keadaan normal sesegera mungkin.

Kebijakan Sánchez juga mendapat tekanan dari kelompok oposisi. Pemerintahannya berencana membuka jalur menuju status hukum bagi 500.000 orang tanpa dokumen.

Lebih dari satu juta orang dilaporkan telah mendaftar dalam program tersebut.

Pemimpin partai Vox, Santiago Abascal, mengaitkan kebijakan regularisasi dengan krisis yang terjadi di Ceuta.

“Pedro Sánchez, dengan regularisasi massalnya, telah memprovokasi invasi perbatasan kita, yang terutama dialami oleh warga Spanyol di Ceuta,” kata Abascal.

Pemimpin Partai Rakyat, Alberto Núñez Feijóo, mengatakan dalam sebuah video di X bahwa pemerintah Sánchez menolak untuk mengakui bahwa mereka tengah menghadapi masalah keamanan nasional yang serius.

Posisi Ceuta sebagai Perbatasan Uni Eropa dan Afrika

Ceuta merupakan wilayah semenanjung seluas 19,9 kilometer persegi di pantai utara Afrika.

Wilayah itu menjadi salah satu dari dua eksklave Spanyol di benua Afrika bersama Melilla.

Ceuta dan Melilla merupakan satu-satunya wilayah yang membentuk perbatasan darat antara Uni Eropa dan Afrika.

Posisi geografis tersebut menjadikan keduanya jalur penting bagi orang-orang yang ingin memasuki Eropa untuk mencari peluang ekonomi atau menghindari konflik dan kekerasan di negara asal.

Spanyol telah menguasai Ceuta sejak 1580. Wilayah yang dipisahkan dari daratan utama Spanyol oleh Selat Gibraltar itu memiliki lebih dari 83.000 penduduk dengan latar belakang Kristen dan Muslim.

Penduduk dari Spanyol dan Maroko serta pekerja harian dari kedua wilayah selama ini hidup berdampingan di Ceuta.

Maroko tidak mengakui kedaulatan Spanyol atas Ceuta dan Melilla. Pemerintah di Rabat menyebut kedua wilayah tersebut sebagai tanah yang diduduki dan terus menentang klaim kedaulatan Madrid.

Sengketa itu sebelumnya memicu sejumlah insiden diplomatik. Pada 2002, Maroko dan Spanyol mengalami ketegangan setelah kedua negara mengirim pasukan ke sebuah pulau kecil tidak berpenghuni di lepas pantai Ceuta.

Pada Mei 2021, sengketa Sahara Barat kembali memicu ketegangan yang diikuti masuknya ribuan orang ke wilayah tersebut.

(ADN/NID/RAD)