Ribuan Warga Turki Demo Tuntut Erdogan Mundur

MPN Indonesia 16 September 2025 - Puluhan ribu warga Turki menggelar demonstrasi dan aksi massa di Ankara pada Minggu (14/9), menuntut Presiden Recep Tayyip Erdogan mundur dari jabatannya.

Aksi besar ini berlangsung menjelang putusan pengadilan pada Senin (15/9) yang akan menentukan keabsahan hasil Kongres Partai Rakyat Republik (CHP) tahun 2023.

Para demonstran menilai kasus tersebut sebagai upaya politik untuk melemahkan oposisi utama di Turki.

Dikutip MPN Indonesia dari Reuters, Selasa (16/9), massa membawa bendera nasional dan spanduk Partai CHP sambil meneriakkan tuntutan agar Erdogan segera mundur.

Mereka juga menyoroti proses hukum terhadap pimpinan oposisi, termasuk penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang disebut sebagai rival utama Erdogan.

Imamoglu ditangkap pada Maret lalu, memicu gelombang protes terbesar dalam satu dekade terakhir.

Penindakan Hukum dan Tuduhan Politik

Demonstrasi di Ankara dipicu oleh rencana putusan pengadilan yang berpotensi membatalkan hasil Kongres CHP 2023 atas dugaan pembelian suara dan pelanggaran prosedural.

Putusan ini dinilai dapat mengubah struktur internal partai oposisi, memengaruhi pasar keuangan, serta berimbas pada jadwal pemilu 2028.

Dalam setahun terakhir, pemerintah Turki dilaporkan menangkap lebih dari 500 orang yang terkait dengan Partai CHP, termasuk 17 wali kota dan ratusan anggota partai yang masih menunggu proses pengadilan.

Penahanan dilakukan di berbagai kota, termasuk Istanbul, dengan alasan penyelidikan dugaan korupsi dan keterkaitan dengan terorisme.

Pemerintah menegaskan lembaga peradilan bertindak independen serta membantah adanya motif politik dalam penindakan hukum tersebut.

Imamoglu dan Reaksi Massa

Penangkapan Ekrem Imamoglu menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan politik internasional.

Dalam sebuah surat yang dibacakan di hadapan massa, Imamoglu menyebut pemerintah berusaha menentukan hasil pemilu lebih awal dengan menyingkirkan lawan politik sah.

Ia juga menuduh pemerintah merusak demokrasi melalui intervensi hukum bermotif politik dan pembungkaman terhadap perbedaan pendapat.

Setelah surat tersebut dibacakan, kerumunan langsung menyambut dengan tepuk tangan dan meneriakkan, “Presiden Imamoglu.”

Tuntutan Pemilu Lebih Cepat

Pemimpin Partai CHP, Ozgur Ozel, dalam pidatonya menegaskan bahwa kasus yang menjerat rekan-rekannya adalah politis.

“Kasus ini politis. Tuduhan-tuduhan itu adalah fitnah. Rekan-rekan kita tidak bersalah. Apa yang dilakukan adalah kudeta, sebuah kudeta terhadap presiden masa depan, terhadap pemerintahan mendatang. Kita akan melawan, kita akan melawan, kita akan melawan,” ucap Ozel dihadapan lautan demonstran.

Ia juga menyerukan agar pemilu dipercepat dari jadwal semula tahun 2028.

Menurutnya, langkah hukum pemerintah bertujuan mempertahankan kekuasaan dan menekan kemenangan oposisi dalam pemilu lokal yang digelar setahun terakhir.

(ADN/NID/RAD)