UEA Berencana Bangun Hunian Sementara untuk Warga Gaza di Wilayah Israel

MPN Indonesia 10 Februari 2026 - Uni Emirat Arab (UEA) berencana membangun kompleks perumahan sementara bagi warga Palestina di wilayah Gaza selatan yang berada di bawah kendali militer Israel.

Lokasi yang ditunjuk terletak di dekat Rafah, perbatasan Jalur Gaza dan Mesir, yang sebelumnya dihuni oleh sekitar 250.000 jiwa namun kini hampir sepenuhnya hancur akibat serangan Israel. Rencana ini masih dalam tahap awal.

Pembangunan kompleks ini dinamai “Kompleks Perumahan Sementara Emirates UEA”.

Menurut para diplomat, proyek ini digagas dalam koordinasi dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan Dewan Perdamaian.

Pihak Amerika Serikat berharap inisiatif ini dapat mendukung upaya pelucutan senjata Hamas dan memindahkan populasi sipil dari wilayah yang dikuasai kelompok tersebut.

Namun, proyek ini menimbulkan kekhawatiran politik dan keamanan.

Sebagian besar warga Palestina tinggal di wilayah yang dikuasai Hamas, dan pemindahan mereka ke wilayah yang dikuasai Israel dinilai dapat menciptakan perpecahan internal.

Selain itu, Mesir menolak keras rencana ini karena dianggap berisiko mengancam keamanan nasional dan membuka kemungkinan eksodus besar ke wilayah Sinai.

Kekhawatiran Politik

Pejabat Mesir dalam keterangannya kepada Middle East Eye (MEE) menyebut bahwa pemindahan warga Palestina ke “zona garis kuning” dapat menjadi langkah de facto untuk membagi Gaza.

Mesir khawatir hal ini akan mendorong pengungsi Palestina ke wilayah Mesir, yang secara konsisten ditolak oleh Kairo.

Rencana ini juga memunculkan ketegangan antara UEA dan negara-negara kawasan lain.

Qatar dan Arab Saudi menyatakan sikap skeptis terhadap pembangunan kembali Gaza selama wilayah tersebut masih berada di bawah ancaman pendudukan Israel.

Bahkan, pada November, 2025, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menolak permintaan Donald Trump untuk mendanai rekonstruksi Gaza.

Para diplomat menyebut bahwa militer Israel telah membersihkan area luas dari pantai Mediterania hingga Rafah untuk memfasilitasi pembangunan kompleks ini.

Peta rencana pembangunan menunjukkan lokasi kompleks berada dekat “garis kuning” yang memisahkan zona kendali Hamas dan Israel.

Militer Israel saat ini menguasai sekitar 53% wilayah Gaza, termasuk wilayah Rafah, sedangkan wilayah lainnya masih dikuasai Hamas.

Koordinasi Internasional dan Peran UEA

UEA menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 2020 melalui kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat.

Dalam rencana terbaru, UEA disebut sebagai mitra utama dalam pelaksanaan pembangunan ini.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai siapa yang akan mengelola kompleks tersebut.

Seorang pejabat UEA menyampaikan bahwa negaranya tetap berkomitmen untuk meningkatkan upaya bantuan kemanusiaan guna mendukung warga Palestina di Gaza, namun tidak mengonfirmasi atau membantah secara langsung pembangunan kompleks tersebut.

“Kami terus terkesan dengan upaya UEA dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi warga Gaza di Gaza,” ujar seorang pejabat AS, dikutip MPN Indonesia melalui Reuters pada Selasa, (10/2).

Kenneth Katzman, seorang ahli Timur Tengah di The Soufan Center, mengatakan bahwa kompleks ini dirancang dengan tujuan untuk “mencekik Hamas” secara bertahap.

Namun, program ini harus dibangun dengan skala yang besar agar bisa efektif.

“Hanya beberapa proyek perumahan saja tidak akan mengalahkan Hamas. Anda perlu melakukan banyak hal agar ada dampaknya,” ujar Kenneth Katzman.

Keterlibatan Nickolay Mladenov dan Pertimbangan Strategis

UEA juga disebut akan memainkan peran kunci di Gaza menyusul penunjukan Nickolay Mladenov sebagai perwakilan tinggi untuk wilayah tersebut.

Mladenov, mantan diplomat Bulgaria dan pejabat PBB, kini menjabat sebagai penghubung antara komite teknokrat Palestina dan Dewan Perdamaian.

Setelah meninggalkan PBB, Mladenov diketahui bekerja untuk UEA di Akademi Diplomatik Anwar Gargash.

Menurut sejumlah diplomat, Mladenov dalam beberapa pernyataannya tampak menyalahkan Hamas atas eskalasi konflik di Gaza.

Hal ini menambah kontroversi di tengah upaya internasional untuk mengelola gencatan senjata yang rapuh di wilayah tersebut.

Gencatan senjata telah diwarnai oleh pelanggaran, termasuk serangan Israel yang menewaskan ratusan warga Palestina, sementara Hamas belum memenuhi permintaan pelucutan senjata.

Akses Bantuan dan Kondisi Lapangan

Rencana pembangunan kompleks ini juga berkaitan dengan upaya rekonstruksi pascaperang di Gaza, namun para donor internasional enggan mengalokasikan dana selama konflik masih berisiko berlanjut.

Saat ini, hampir seluruh dari dua juta penduduk Gaza tinggal di tenda atau reruntuhan bangunan.

Sekitar 20.000 warga Palestina diperkirakan berada di wilayah Gaza yang dikuasai militer Israel.

Di sisi lain, Israel baru-baru ini membuka kembali perlintasan Rafah dengan pembatasan ketat terhadap masuknya bantuan kemanusiaan.

Dalam waktu yang bersamaan, UEA, AS, dan Israel disebut tengah menjajaki potensi investasi pada cadangan gas lepas pantai Gaza sebagai bagian dari rencana pendanaan rekonstruksi.

 (ADN/NID/RAD)