Connect with us

Lifestyle

PayLater Makin Populer, Tapi Apa Dampaknya ke Masyarakat?

PayLater dorong konsumsi berlebihan dan tumpukan utang, terutama di kalangan muda.

Logompn

Published

on

Paylater makin populer, tapi apa dampaknya ke masyarakat
Layanan PayLater makin diminati, tapi picu konsumsi berlebihan, utang menumpuk, dan risiko ketimpangan sosial. Gambar : Ilustrasi Canva

MPN Indonesia 18 April 2025 - Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, layanan PayLater atau pembayaran di kemudian hari semakin diminati oleh masyarakat. 

Fenomena ini menunjukkan perubahan perilaku konsumsi secara luas, yang membawa dampak signifikan terhadap keuangan, utang, dan ketimpangan sosial-ekonomi. 

Pengaruh PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif

Peningkatan penggunaan layanan PayLater dinilai mendorong masyarakat ke arah konsumsi yang berlebihan. 

Jaya dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menjelaskan bahwa pinjaman daring kini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pemenuhan gaya hidup, seperti gadget, fashion, bahkan judi online, alih-alih untuk kegiatan produktif. 

Data yang disampaikan menunjukkan bahwa sektor produktif tidak mencapai 40% dari total pinjaman daring sepanjang 2024. Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan PayLater cenderung memperkuat tren konsumtif di masyarakat dan menjauhkan mereka dari kesejahteraan keuangan jangka panjang.

Dominasi Generasi Muda dalam Penggunaan PayLater

Tren penggunaan PayLater paling tinggi ditemukan di kalangan Gen Z dan Milenial. Menurut Jaya, generasi muda yang lebih melek digital cenderung memilih PayLater karena lebih mudah diakses dibandingkan dengan pinjaman konvensional dari perbankan. 

Namun, faktor psikologis seperti FOMO (Fear of Missing Out) turut mendorong tingginya konsumsi gaya hidup di kalangan ini. 

“Angka penggunaan PayLater dari dari data OJK juga semakin meningkat gen Z dan Milenial mendominasi porsi penggunaan. Hal ini terjadi karena generasi ini lebih melek digital, mendapat kemudahan dibanding pinjam ke bank, dan adanya kecenderungan FOMO sehingga konsumsi gaya hidup lebih tinggi,” kata Jaya, Center of Economic and Law Studies kepada MPN Indonesia pada Jumat (18/4).

Baca Juga:  Berapa Biaya untuk Membesarkan Anak? Pasutri Baru Wajib Tahu!

Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan penumpukan tagihan yang besar serta memicu penagihan agresif yang berisiko terhadap data pribadi pengguna. 

Dampak lanjutannya mencakup tekanan terhadap keuangan pribadi dan potensi gangguan kesehatan mental, yang pada akhirnya dapat membebani sistem kesehatan publik.

Kontribusi PayLater Terhadap Ketimpangan Sosial-Ekonomi

Fenomena penggunaan PayLater juga dinilai dapat memperparah ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Jaya mencatat bahwa kelompok masyarakat miskin dengan tabungan di bawah Rp100 juta semakin terdorong untuk menggunakan tabungan mereka demi menutup utang PayLater. Hal ini mengarah pada penurunan aset dan melebarinya jurang kekayaan antara golongan atas dan bawah. 

Saat ini, 50 orang terkaya di Indonesia memiliki jumlah kekayaan yang setara dengan 50 juta penduduk lainnya. Jika tren penumpukan utang terus berlanjut, maka ketimpangan ini diperkirakan akan semakin tajam.

Pentingnya Literasi Keuangan dalam Penggunaan PayLater

Untuk mengurangi dampak negatif dari layanan PayLater, Jaya menyarankan peningkatan literasi keuangan, terutama bagi generasi muda. Jaya menekankan bahwa pinjaman harus diprioritaskan untuk kebutuhan produktif, dan pengguna perlu merencanakan bunga serta cicilan secara realistis terhadap penghasilan. 

Selain itu, masyarakat harus mampu membedakan pinjaman legal dan ilegal guna menghindari penyalahgunaan data pribadi. Jaya juga memperingatkan agar tidak tergoda oleh promosi diskon dan kemudahan pengajuan yang mendorong konsumsi gaya hidup. 

Pemeriksaan tagihan secara cermat dan tidak hanya mengandalkan informasi sepihak juga menjadi langkah penting untuk pengelolaan keuangan yang sehat.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Industri dalam Mengelola Risiko Utang

Untuk menanggulangi permasalahan utang yang meningkat akibat layanan PayLater, Jaya mengusulkan agar pemerintah bersikap lebih tegas terhadap praktik pinjaman daring ilegal.

Pengawasan terhadap Non Performing Loan (NPL) juga harus dijaga agar tetap di bawah ambang 5% secara nasional, guna mencegah krisis keuangan yang lebih luas. 

Baca Juga:  OJK Rilis Daftar 97 Fintech Resmi 2025, Masyarakat Diimbau Tak Sembarangan Utang Pinjol

Di samping itu, peningkatan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama bagi pelaku UMKM, dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat. 

Langkah-langkah edukasi dan sosialisasi literasi keuangan pun perlu diperluas, dengan fokus pada generasi muda, agar mereka dapat menggunakan PayLater secara lebih bijak.

(AKM/NID/RAD)

MPN adalah platform media digital yang berdedikasi menyatukan suara dari seluruh Indonesia dengan konten yang akurat, seimbang, dan menginspirasi

Trending