Luhut Sebut RI dan China Sepakat Perpanjang Tenor Utang Kereta Cepat hingga 60 Tahun

MPN Indonesia 23 Oktober 2025 - Pemerintah Indonesia dan China telah mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan memperpanjang tenor pembayaran hingga 60 tahun. 

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara 1 Tahun Prabowo-Gibran pada Senin (20/10).

Luhut menyatakan bahwa skema restrukturisasi ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan proyek, dengan mengurangi jumlah kewajiban tahunan yang harus dibayarkan. 

“Kemarin kita bicara dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak ada masalah, karena kalau kita restructuring 60 tahun, itu kan jadi lebih kecil,” ujarnya dalam acara.

Menurut Luhut, perjanjian dengan China telah dicapai beberapa waktu sebelumnya, namun pelaksanaannya sempat tertunda karena transisi pemerintahan. 

“Kita mau lakukan tadi restructuring dengan pihak China. Dan itu mereka sudah setuju,” jelasnya.

Proyek KCJB dan Dampaknya

Luhut menjelaskan bahwa perpanjangan tenor utang membuat pembayaran tahunan proyek menjadi lebih terjangkau. 

Ia mencontohkan bahwa kewajiban tahunan sekitar Rp2 triliun dapat diimbangi dengan penerimaan operasional sebesar Rp1,5 triliun. 

Selain itu, ia menekankan bahwa proyek KCJB telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam hal konektivitas dan integrasi transportasi. 

“Dan sekarang kereta cepat sudah terintegrasi LRT, MRT dan busway. Jadi kita tanpa sadar negeri kita ini sebenarnya sudah maju,” katanya.

Pemerintah China juga menanggapi secara terbuka isu restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB. 

Dalam konferensi pers reguler pada Senin (20/10), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa proyek ini berjalan lancar dan memberikan manfaat ekonomi signifikan.

“Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” katanya dalam konferensi pers.

Guo menambahkan, sejak beroperasi, KCJB telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang dengan peningkatan arus penumpang setiap tahunnya. 

Ia menyebut proyek ini telah menciptakan banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi. 

Menurutnya, penilaian terhadap proyek ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi keuangan, tetapi juga dari dampak sosial dan manfaat publik.

Sikap Kementerian Keuangan dan Status Utang

Sementara itu, polemik pembiayaan proyek KCJB tetap menjadi perhatian di dalam negeri. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembiayaan utang proyek KCJB tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Ia menyatakan bahwa tanggung jawab pembiayaan berada pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan pemerintah pusat.

Purbaya meyakini bahwa BUMN yang terlibat, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Danantara (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia), memiliki kapasitas keuangan untuk menanggung beban utang proyek yang total nilainya mencapai US$7,26 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun. 

“Dividen BUMN sudah cukup untuk membayar angsuran utang kereta cepat,” tambahnya.

(AKM/NID/RAD)