Ahok Tolak Hutan Papua Ditanami Sawit, Wanti-wanti Bakal Terjadi Bencana Seperti di Sumatra

Papua, MPN Indonesia 25 Desember 2025 - Ketua DPP Bidang Perekonomian PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyatakan penolakannya terhadap rencana pembukaan kebun sawit skala besar di Papua dengan cara mengganti hutan hujan.

Sikap tersebut disampaikannya melalui kanal YouTube Basuki Tjahaja Purnama berjudul “Jaga Hutan Papua Jangan Jadikan Lahan Sawit!” pada Minggu (21/12).

Ahok menilai perluasan sawit untuk mendukung swasembada energi tidak perlu dilakukan dengan membuka hutan baru di Papua.

Menurutnya, langkah tersebut berisiko merusak ekosistem dan memicu bencana alam, sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Penolakan Alih Fungsi Hutan Papua

Ahok secara tegas menolak Papua dijadikan wilayah pengganti untuk perluasan kebun sawit.

“Jadi sekali lagi saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit,” ujar Ahok dalam video tersebut, dikutip MPN Indonesia pada Kamis (25/12).

Ia mempertanyakan dampak ekologis apabila hutan hujan diubah menjadi perkebunan monokultur.

“Kalau Anda ubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, udah banyak ngomong, di mana flora-fauna kita akan bisa hidup?” ucapnya.

Menurut Ahok, hutan hujan memiliki sistem ekologi yang kompleks dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam.

Ketika hutan tersebut dialihfungsikan menjadi kebun sawit, keseimbangan itu akan terganggu dan berpotensi memicu bencana alam.

“Dan ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatra, karena di Sumatra sudah melampaui,” jelasnya.

Pelajaran dari Sumatra dan Negara Lain

Ahok menyinggung pengalaman Sumatra yang dinilainya telah mengalami dampak lingkungan serius akibat pembukaan hutan secara masif.

Ia menyebut wilayah tersebut sebagai contoh nyata risiko ekologis jika alih fungsi hutan dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk meningkatnya potensi banjir bandang dan longsor.

Dalam konteks yang lebih luas, Ahok membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara lain.

Ia menyebut negara-negara maju memang pernah mengeksploitasi sumber daya alam untuk membangun ekonomi, namun kini telah memiliki sistem ekonomi dan perpajakan yang kuat untuk menjamin kesejahteraan warganya.

Sebaliknya, Indonesia dinilainya telah lama mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi hasilnya belum sepenuhnya kembali kepada rakyat.

“Sekarang kita sudah tua, pajak kita bisa balikin enggak untuk pelihara kita, pensiun? Enggak bisa,” tegasnya.

Ahok juga menyinggung praktik di China yang melakukan penebangan hutan tetapi diikuti dengan reboisasi besar-besaran.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi penebangan hutan tanpa pemulihan memadai.

“Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri, dan pura-pura nggak ada yang tahu,” katanya.

Alternatif Penanaman Sawit Tanpa Buka Hutan

Meski menolak alih fungsi hutan hujan Papua, Ahok menegaskan bahwa dirinya tidak menolak sawit secara keseluruhan.

Ia menyarankan penanaman sawit dilakukan di lahan-lahan tidak produktif, seperti bekas tambang atau wilayah tailing.

Ia mencontohkan praktik di Malaysia yang tetap dapat mengembangkan sawit tanpa harus membuka hutan.

Menurutnya, lahan bekas tailing timah, seperti di Belitung, masih dapat dimanfaatkan dengan pengelolaan yang tepat.

“Dikasih pupuk, karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu lho. Tapi hutannya (diganti sawit), ya jangan,” ungkapnya.

Ahok juga menceritakan pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, ketika menolak penanaman sawit karena aturan plasma 20 persen-80 persen dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Ditemukan di lapangan itu banyak nomine. Pinjam nama orang doang. Itu tidak jalan,” tutur Ahok.

Ia mengusulkan agar kepemilikan lahan sawit tidak berada pada individu, melainkan menjadi milik desa.

Dalam skema tersebut, pengusaha tetap mengelola kebun, masyarakat desa bekerja dan menerima upah, sementara keuntungan dibagikan kepada desa melalui koperasi.

“Harusnya waktu disita menjadi milik desa, menjadi milik koperasi rakyat,” imbuhnya.

Ahok kembali menegaskan bahwa penanaman sawit untuk ketahanan energi masih memungkinkan dilakukan selama tidak menggantikan hutan hujan Papua.

“Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit, it’s still okay untuk supaya ketahanan energi,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)