Surpres Pergantian Kapolri Kompak Dibantah Istana dan DPR

MPN Indonesia 15 September 2025 - Istana Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya isu pascademonstrasi pada akhir Agustus.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan hingga Sabtu (13/9) belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR.

“Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar,” tegas Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/9).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan hal serupa bahwa pihaknya belum menerima Surpres mengenai pergantian Kapolri.

“Belum ada,” ujarnya singkat kepada wartawan pada Sabtu (13/9).

Latar Belakang Munculnya Isu

Isu pergantian Kapolri mencuat setelah insiden meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dalam aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8).

Kendaraan taktis Brimob Polri melindas korban sehingga memicu aksi protes dan kritik terhadap institusi kepolisian.

Peristiwa tersebut memunculkan desakan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya.

Tekanan semakin besar seiring unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI di sejumlah daerah.

Menanggapi desakan tersebut, Jenderal Listyo Sigit menyampaikan sikapnya dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” ucap Kapolri dalam keterangannya, Sabtu (30/8).

Rencana Evaluasi dan Reformasi Polri

Dorongan reformasi di tubuh Polri datang dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), dan tokoh masyarakat.

Presiden Prabowo disebut berencana membentuk komisi evaluasi terhadap institusi kepolisian.

Hal ini diungkapkan Pendeta Gomar Gultom, anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB), setelah bertemu Presiden di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam (11/9).

“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Gomar Gultom.

Namun, detail teknis pembentukan komisi reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk diumumkan lebih lanjut.

Penegasan Istana dan DPR

Pihak Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini tidak ada dokumen resmi terkait pergantian Kapolri yang dikirimkan ke DPR.

Pernyataan itu kembali diperkuat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memastikan pimpinan DPR belum pernah menerima surat terkait isu tersebut.

(AKM/NID/RAD)