Cegah Banjir, Dedi Mulyadi dan BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengadakan pertemuan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membahas upaya modifikasi cuaca guna mengurangi potensi bencana alam, khususnya banjir, di wilayahnya.

Jawa Barat, MPN Indonesia 11 Maret 2025 - “Ini kita sudah selesai bertemu dengan BMKG. Jadi kita akan melakukan modifikasi cuaca mulai tanggal 11 hingga 20 Maret,” ungkap Dedi, dikutip MPN Indonesia dalam video TikTok @dedimulyadiofficial, pada Selasa (11/3).

Penjelasan BMKG tentang Modifikasi Cuaca

Dalam diskusi tersebut, perwakilan BMKG, Seto, menjelaskan bahwa modifikasi cuaca merupakan metode intervensi atmosfer yang bertujuan untuk mengendalikan kondisi cuaca agar lebih menguntungkan dan meminimalkan risiko bencana alam.

“Fenomena cuaca yang awalnya berpotensi menyebabkan bencana kini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik,” jelas Seto.

BMKG juga menjelaskan bahwa awan masih dapat dimodifikasi untuk mengendalikan hujan sehingga dapat diarahkan ke laut atau sungai guna mencegah banjir di kawasan padat penduduk.

Tantangan dalam Pengelolaan Lingkungan

Dedi juga menyoroti masalah terkait kepemilikan lahan di daerah pegunungan dan sepanjang aliran sungai yang telah memiliki sertifikat, yang menurutnya menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan.

“Di daratan sudah banyak permasalahan. Gunung dan sungai telah bersertifikat. Kira-kira awan juga sudah bersertifikat?” ujar Dedi.

Fokus Modifikasi Cuaca di Wilayah Rawan Banjir

Menanggapi pernyataan tersebut, BMKG menjelaskan bahwa awan masih dapat dimodifikasi untuk mengendalikan hujan sehingga dapat diarahkan ke laut atau sungai guna mencegah banjir di kawasan padat penduduk.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, daerah yang diperkirakan akan mengalami curah hujan tinggi meliputi Sukabumi, Bogor, dan Kuningan.

Oleh karena itu, modifikasi cuaca akan difokuskan pada area tertentu agar dampak negatif dapat diminimalkan.

Program ini akan berlangsung selama sepuluh hari mulai 11 hingga 20 Maret 2025 dengan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BMKG.

Dedi berharap langkah ini dapat mengurangi risiko bencana alam, terutama banjir, di wilayah yang rawan terdampak.

(AKM/NID/RAD)