DPR Tepuk Tangan saat Purbaya Umumkan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun

MPN Indonesia 7 April 2026 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026.

Kepastian ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4), sebagai respons atas kekhawatiran masyarakat terkait fluktuasi harga minyak dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya di hadapan anggota DPR RI, setelah Ketua Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, meminta kepastian mengenai kebijakan harga BBM.

Pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam kondisi aman untuk menopang subsidi energi, bahkan dengan asumsi harga minyak dunia mencapai US$100 per barel sepanjang tahun 2026.

Kepastian tidak naiknya harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026 disambut dengan tepuk tangan oleh anggota Komisi XI DPR RI.

Dukungan tersebut muncul setelah Purbaya menegaskan kesiapan pemerintah menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan tersebut telah diperhitungkan secara matang dalam kerangka fiskal negara.

Pemerintah Siap Hadapi Fluktuasi Harga Minyak Dunia

Dalam rapat tersebut, M Misbakhun menanyakan kesiapan pemerintah menghadapi berbagai skenario harga minyak.

“Saya ingin memastikan lagi ini Pak, ini yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini Pak untuk diketahui masyarakat bahwa exercise BBM di harga 80 (dolar AS/barel), 90 (dolar AS/barel), dan 100 (dolar AS/barel) pun negara sudah siap ya, Pak, ya?” tanyanya, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube DPR RI pada Selasa (7/4).

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi fiskal secara menyeluruh.

“Sudah siap, yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100 (dolar AS) jadi kita sudah siap kalau sampai sana,” jawabnya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa kesiapan tersebut mencakup komitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi dengan asumsi harga minyak rata-rata 100 dolar per barel sampai akhir tahun sudah dihitung,” ujarnya yang kemudian disambut tepuk tangan anggota DPR RI.

Kondisi Fiskal dan Cadangan Anggaran Negara

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan mendalam terhadap berbagai skenario harga minyak dunia.

“Kita begitu harga minyak naik ke level yang tinggi, kami di Kementerian langsung exercise untuk masing-masing harga. Harga sampai 80 kondisi APBN berapa, 90 seperti apa, sampai 100 seperti apa, dan mitigasinya seperti apa,” ujarnya.

Dengan asumsi harga minyak rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun 2026, defisit anggaran diproyeksikan tetap terjaga di level 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih di bawah batas aman 3 persen.

Selain itu, pemerintah juga memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal.

“Selain itu, saya masih punya SAL. Sekarang meningkat rupanya, Pak Dolfie, saya juga agak enggak ngerti harusnya dihabisin enggak bisa habis rupanya, ke Rp420 triliun. Itu merupakan bantalan tersendiri kalau kita diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali, misalnya enggak terkendali,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk BBM bersubsidi, sementara harga BBM nonsubsidi tidak termasuk dalam perhitungan anggaran pemerintah.

“Tidak ada (kenaikan) untuk yang bersubsidi ya, yang nonsubsidi bukan hitungan kita ya, karena nggak ada di anggaran kita ya, jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kita sudah hitung,” kata Menteri Keuangan tersebut.

Dukungan DPR RI terhadap Kebijakan Pemerintah

Menanggapi penjelasan tersebut, Misbakhun, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.

Ia menegaskan pentingnya informasi ini diketahui masyarakat luas guna meredam kekhawatiran terkait kondisi keuangan negara.

Purbaya pun meminta dukungan DPR RI terhadap kebijakan fiskal pemerintah tersebut.

“Saya mohon dukungan aja terus dari Komisi XI ke depan untuk memastikan kita bisa cukup smooth mengelola anggaran, ya,” ujar Purbaya.

“Soal dukungan aman, Pak,” jawab Misbakhun.

(AKM/NID/RAD)