Gibran Akan Dapat Tugas Baru dari Prabowo, Tangani Papua Sekalian HAM-nya

Papua, MPN Indonesia 9 Juli 2025 - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan dan isu hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Rencana ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran dan telah dibahas dalam diskusi internal pemerintah.

Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra.

Ia mengungkapkan bahwa penugasan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam waktu terakhir.

“Concern pemerintah dalam menangani Papua dalam beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari presiden ke wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua. Saya kira ini pertama kali presiden akan berikan penugasan ke wakil presiden untuk penanganan masalah Papua,” ujar Yusril dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang disiarkan melalui YouTube pada Rabu (2/7), dikutip MPN Indonesia pada Rabu (9/7).

Tugas Gibran Akan Difokuskan ke Pembangunan dan HAM

Selain pembangunan fisik, Yusril menyebut Gibran juga akan fokus pada isu-isu HAM di Papua.

Penugasan ini nantinya akan diformalkan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

Bahkan, ada wacana agar Gibran memiliki kantor kerja langsung di Papua untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya.

“Bahkan mungkin ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” tambah Yusril.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait waktu pelaksanaan maupun rincian teknis penugasan tersebut.

Melanjutkan Tugas Ma’ruf Amin di Papua

Penugasan wakil presiden dalam penanganan isu Papua bukan hal baru.

Pada 2022, Wapres Ma’ruf Amin ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Lembaga ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan serta memastikan implementasi otonomi khusus di Papua.

Pada Oktober 2023, Ma’ruf Amin bahkan sempat berkantor di Papua selama lima hari.

Dalam kunjungannya, ia menegaskan pentingnya memahami akar persoalan yang menghambat kesejahteraan dan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Penugasan serupa yang kini dirancang untuk Gibran menunjukkan kesinambungan pendekatan pemerintah dalam menangani persoalan Papua, khususnya yang berkaitan dengan HAM dan kesenjangan pembangunan.

(AKM/NID/RAD)