Menaker: Presiden Prabowo Akan Bentuk Lembaga Baru untuk Dorong Produktivitas Nasional

MPN Indonesia 3 Juli 2025 - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk lembaga negara baru bernama Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) guna mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan sektor industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan bahwa pembentukan lembaga ini sesuai dengan amanat Perpres Nomor 1 Tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini penyusunan struktur LPN masih dalam tahap pematangan.

“Kita memiliki amanat Perpres Nomor 1 Tahun 2024, itu adalah pembentukan Lembaga Produktivitas Nasional. Di situ saya sebagai Dewan Pengarah. Sampai sekarang kita belum launching, karena kami masih mencari komposisi terbaiknya seperti apa,” ujar Yassierli dalam Kajian Tengah Tahun (KTT) INDEF 2025 via Zoom, Rabu (2/7).

Fokus untuk Industri dan Pemerintahan

LPN akan berperan penting dalam mempercepat produktivitas di sektor industri dan pemerintahan.

Yassierli menyebut lembaga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan kinerja publik.

“Lembaga Produktivitas Nasional ini akan ada untuk dunia industri, untuk kemudian pemerintahan… Kenaikan produktivitas itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi juga,” jelasnya.

Berbagai pemangku kepentingan akan dilibatkan, mulai dari Kadin, Apindo, serikat pekerja, startup, komunitas HR, hingga Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

LPN juga akan bersinergi dengan sektor pendidikan dan organisasi masyarakat.

Tahapan Pembentukan Lembaga

Yassierli menjelaskan bahwa pembentukan LPN akan melalui empat tahapan utama.

Tahap pertama adalah sosialisasi dan edukasi, yang akan dilakukan melalui media seperti podcast, buku saku, dan kalkulator produktivitas.

Ia menyebut beberapa komunitas telah menyatakan siap membantu dengan semangat nasionalisme.

“Target saya akan ada ratusan podcast,” ungkapnya.

Tahap kedua adalah penyiapan ekosistem produktivitas melalui sertifikasi 2.000 productivity specialists dan pembentukan lima productivity center di berbagai wilayah.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan asesmen dan intervensi pada sektor-sektor yang membutuhkan peningkatan produktivitas.

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin efektivitas program.

Libatkan Pensiunan dan Apresiasi Produktivitas

LPN juga akan melibatkan pensiunan dan pekerja purnatugas. Yassierli menilai mereka tetap memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi bangsa.

“Orang-orang yang sudah pensiun menurut kami harus menjadi part solution untuk bangsa ini. Daripada hanya main dengan cucu, kita beri kesempatan,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah juga merancang program Productivity Award yang akan diberikan secara rutin kepada individu dan lembaga yang dinilai berhasil meningkatkan produktivitas.

Dalam pelaksanaannya, LPN akan mendapat dukungan dari Asian Productivity Organization (APO).

Yassierli menegaskan bahwa pembentukan LPN merupakan langkah strategis yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor demi menciptakan budaya kerja yang produktif dan berkelanjutan.

Dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat penting untuk mendorong percepatan realisasi lembaga tersebut.

(AKM/NID/RAD)