MK Putuskan Pendidikan Dasar Gratis Berlaku untuk Sekolah Negeri dan Swasta

MPN Indonesia 28 Mei 2025 - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa memungut biaya, termasuk di sekolah swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Putusan ini keluar pada Selasa (27/5) setelah uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menyatakan frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” harus dimaknai mencakup sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

“Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003… tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai… baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun… masyarakat,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam keterangannya, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi MK, Rabu (28/5).

Ketimpangan Kapasitas Sekolah Negeri dan Swasta

MK menilai selama ini kebijakan pendidikan dasar hanya fokus pada sekolah negeri sehingga menimbulkan ketimpangan.

Peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri terpaksa memilih sekolah swasta.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, “Pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa.”

Negara Wajib Memenuhi Hak Pendidikan di Sekolah Swasta

MK menegaskan negara harus menjamin akses pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ini penting agar tidak ada anak yang terhambat belajar karena keterbatasan biaya atau daya tampung.

“Norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar… baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun… masyarakat,” kata Enny Nurbaningsih.

Meski demikian, MK membedakan perlakuan bagi sekolah swasta yang memiliki kurikulum tambahan dengan biaya lebih tinggi sebagai pilihan sadar peserta didik.

Namun untuk peserta didik yang tidak punya alternatif selain sekolah swasta, negara wajib menyediakan skema bantuan biaya.

Mekanisme dan Batasan Bantuan Pendidikan

MK juga memperhatikan keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu, sekolah swasta masih diperbolehkan memungut biaya selama sesuai peraturan.

Bantuan pendidikan akan diberikan pada sekolah swasta yang memenuhi persyaratan dan dikelola secara akuntabel sesuai standar nasional.

“Menjadi tidak tepat dan tidak rasional jika dipaksakan tidak boleh lagi mengenakan atau memungut biaya… sementara… kemampuan fiskal pemerintah… masih terbatas,” jelas MK.

MK juga menegaskan pentingnya subsidi atau bantuan afirmatif terutama di daerah dengan sedikit sekolah negeri.

Pergeseran Paradigma Anggaran Pendidikan Dasar

MK menyoroti bahwa meski konstitusi menetapkan minimal 20% APBN dan APBD untuk pendidikan, tidak ada rincian pembagian anggarannya.

Oleh karena itu, perlu fokus ulang agar anggaran pendidikan dasar, termasuk untuk sekolah swasta, menjadi prioritas.

“Putusan a quo menimbulkan konsekuensi hukum harus dilakukan pergeseran paradigma fokus anggaran,” tegas MK.

MK menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus menjamin hak warga negara atas pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta, sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

(AKM/NID/RAD)