Nusron Wahid Pecat 6 Pejabat ATR/BPN Imbas Polemik Pagar Laut Tangerang

MPN Indonesia 31 Januari 2025 - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberhentikan enam pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Keputusan ini diambil setelah audit investigasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang menyebabkan polemik pagar laut Tangerang.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/1), Nusron mengungkap bahwa audit internal menemukan adanya pelanggaran dalam proses penerbitan sertifikat.

Selain enam pegawai yang diberhentikan, dua pegawai lainnya dikenai sanksi berat.

“Kami melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi, karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.

Daftar Pejabat yang Diberhentikan

Dalam investigasi, ditemukan bahwa penerbitan sertifikat tanah dilakukan melalui dua metode survei, yakni oleh petugas ATR/BPN dan jasa survei berlisensi.

Namun, pengukuran tersebut tetap harus mendapatkan pengesahan dari petugas ATR/BPN.

Sebanyak enam pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang diberikan sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan.

Selain itu, dua pegawai lainnya menerima sanksi berat.

Berikut daftar pejabat ATR/BPN yang dikenai sanksi:

• JS – Eks Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
• SH – Eks Kepala Seksi Penetapan Hak & Pendaftaran
• ET – Eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
• WS – Ketua Panitia A
• YS – Ketua Panitia A
• NS – Panitia A
• LM – Eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET
• KA – Eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Pembatalan Sertifikat Pagar Laut

Selain memberikan sanksi kepada para pegawai, Nusron Wahid juga membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Menurutnya, jumlah sertifikat yang dibatalkan berpotensi bertambah seiring dengan verifikasi lebih lanjut.

“Sementara ini, dari 263 dan 217, yang kami batalkan 50. Sisanya sedang berjalan, masih on progress, kami cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di luar garis pantai,” jelas Nusron.

Nusron juga menambahkan bahwa ratusan sertifikat pagar laut yang menjadi polemik ini rata-rata diterbitkan pada 2022-2023.

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, sertifikat yang belum berusia lima tahun dapat dibatalkan tanpa perlu melalui proses pengadilan.

“Selama sertifikat belum lima tahun, Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabut atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,” ujar Nusron saat berada di Tangerang, Banten, Rabu (22/1).