PKS Resmi Tetapkan Ketua Majelis Syura dan Presiden Partai untuk Periode 2025–2030

MPN Indonesia 5 Juni 2025 - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. sebagai Ketua Majelis Syura dan Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si. sebagai Presiden Partai untuk periode 2025–2030.

Keputusan ini diambil melalui Musyawarah I Majelis Syura yang digelar selama dua hari, Selasa dan Rabu (3–4/6), setelah sebelumnya dilakukan pemilihan anggota Majelis Syura secara e-voting pada 31 Mei 2025.

“Alhamdulillah, Musyawarah I Majelis Syura berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Pemilihan ini mencerminkan semangat kolektif dan demokrasi yang menjadi napas utama suksesi kepemimpinan di PKS,” ujar Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid dalam keterangannya, seperti dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi PKS, Kamis (5/6).

Komitmen Kepemimpinan Baru PKS

Kholid, yang juga merupakan Anggota Fraksi PKS DPR RI, menyatakan bahwa kepemimpinan baru akan fokus pada pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat.

“Insya Allah kepemimpinan baru berkomitmen akan melanjutkan dan mengokohkan peran Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, serta pembelaan pada masyarakat,” tambahnya.

Susunan Lengkap Kepemimpinan PKS 2025–2030

Musyawarah I Majelis Syura juga menetapkan susunan lengkap Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS sebagai berikut:

• Ketua Majelis Syura: H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.
• Wakil Ketua Majelis Syura:
  • H. Ahmad Syaikhu, S.Ak., MM.
  • Drs. H. Suharna Surapranata, MT.
  • KH. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Lc.
• Sekretaris Majelis Syura: Dr. Ir. Suswono, MMA
• Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP): Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
• Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP): Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA
• Presiden PKS: Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

Regenerasi Internal dan Prinsip Musyawarah

Penetapan kepemimpinan baru ini menjadi bagian dari proses regenerasi internal PKS, yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan.

Proses ini dinilai berlangsung khidmat dan mencerminkan tradisi kolektif dalam pengambilan keputusan strategis partai politik.

(AKM/NID/RAD)