Seskab Bantah Program MBG Kurangi Anggaran Pendidikan: Tidak, Bahkan Ditambah

MPN Indonesia 1 Maret 2026 - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menyebabkan pemotongan terhadap anggaran pendidikan.

Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang menyebutkan bahwa anggaran program pendidikan dipangkas guna mendanai program MBG.

“Kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2).

Teddy menyebut bahwa seluruh program pendidikan tetap berjalan dan bahkan ditingkatkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” ujar Teddy.

Ia menekankan bahwa program strategis pendidikan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar, masih berlangsung.

Bantahan serupa disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang menyebut bahwa anggaran pendidikan tidak dikurangi akibat program MBG.

“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ungkap Mu’ti, dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi Kemendikdasmen.

Pemerintah Klaim Anggaran Pendidikan Justru Naik

Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tetap dirancang berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“’Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan?’ Saya jawab, tidak,”

Dalam penjelasannya, Teddy juga menyebutkan bahwa anggaran pendidikan digunakan untuk perbaikan 16.000 sekolah di seluruh Indonesia dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun, yang direalisasikan hingga tahun 2025.

“Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen,” jelas Teddy.

Terkait peningkatan kualitas guru, Teddy menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah menaikkan insentif untuk guru honorer dari Rp400 ribu dan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.

Tunjangan tersebut saat ini langsung ditransfer kepada guru setiap bulan, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo.

Sekolah Rakyat dan Infrastruktur Pendidikan

Teddy menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah membangun dan mengembangkan Sekolah Rakyat untuk menampung anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum pernah mengenyam pendidikan.

“Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di Sekolah Rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan, gizi, dan dijamin kesehatannya. Per sekarang, tahun lalu, dalam satu tahun saja, sudah hampir sampai 16.000 sampai 22.000 siswa. Ada 166 sekolah. Tahun ini, akan dibangun lagi 100 sekolah,” ujarnya.

Pemerintah juga disebut tengah membangun Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta kampus-kampus baru. Untuk mendukung pembelajaran digital, 280.000 unit televisi digital disalurkan ke sekolah-sekolah hingga 2025.

(AKM/NID/RAD)