Perpol 10/2025 mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian/lembaga. Aturan ini terbit setelah putusan MK terkait jabatan sipil untuk anggota Polri.
Sri Mulyani memastikan tidak ada pemecatan tenaga honorer meski ada pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga.
Vietnam memangkas jumlah kementerian dari 30 menjadi 22 sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
