Vietnam Lakukan Efisiensi Anggaran, Rencanakan Akan Pangkas Jumlah Kementerian

MPN Indonesia 11 Februari 2025 - Vietnam tengah menjalankan reformasi besar dalam struktur pemerintahan dengan memangkas jumlah kementerian dari 30 menjadi 22, atau bahkan 21.

Hal ini tentu menunggu keputusan resmi oleh pemerintah Vietnam.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran, yang juga mencakup pengurangan pegawai sektor publik hingga 100.000 orang.

Rencana tersebut akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari ke depan.

Dampak Pemangkasan Kementerian dan Pegawai Negeri

Kebijakan ini berdampak langsung pada sektor publik, termasuk pegawai negeri, media, polisi, dan militer.

Salah satu yang terkena dampak adalah Thanh (nama samaran), seorang produser TV yang kehilangan pekerjaannya setelah salah satu dari lima stasiun TV pemerintah ditutup.

Thanh, yang telah bekerja selama 12 tahun, hanya diberikan waktu dua minggu sebelum pemberhentiannya berlaku.

“Bicara tentang ini sangat menyakitkan,” ujar Thanh, yang kini beralih profesi menjadi sopir taksi.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan dalam proses pemecatan, yang menurutnya tidak selalu didasarkan pada kinerja individu.

Selain itu, Vu Quynh Huong, pegawai negeri lainnya, mempertimbangkan pensiun dini karena khawatir staf yang lebih kompeten justru menjadi sasaran pemutusan hubungan kerja.

“Saya bisa bekerja sebagai konsultan freelance atau membantu bisnis keluarga,” katanya.

Komitmen Vietnam dalam Reformasi Birokrasi

Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa lembaga pemerintahan tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten.

“Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor,” ujarnya pada Desember 2024.

To Lam, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya 2,5 tahun lalu, dikenal dengan kebijakan antikorupsinya yang tegas.

Di bawah kepemimpinannya, dua mantan presiden dan tiga wakil perdana menteri telah ditindak atas kasus korupsi sejak 2021.

Pemangkasan birokrasi ini bukanlah kebijakan baru di Vietnam.

Reformasi administrasi telah menjadi agenda Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi To Lam mempercepat proses tersebut dengan lebih agresif.

Vietnam Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% pada 2024, Vietnam berambisi mencapai target pertumbuhan 8% pada tahun ini.

Sebagai pusat manufaktur global yang bergantung pada ekspor, negara ini berupaya meningkatkan efisiensi birokrasi untuk mempercepat laju investasi dan pembangunan ekonomi.

Meski demikian, ada tantangan yang perlu dihadapi, termasuk dampak kebijakan perdagangan global dan potensi peningkatan tarif ekspor yang dapat memengaruhi sektor manufaktur Vietnam.

Otoritas memperkirakan bahwa pemotongan anggaran ini dapat menghemat hingga USD 4,5 miliar dalam lima tahun ke depan, meskipun biaya pesangon dan paket pensiun yang dikeluarkan diperkirakan mencapai lebih dari USD 5 miliar.

Vietnam juga menargetkan status sebagai negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berpendapatan tinggi pada 2045.

“Mereka sangat ingin mencapai tujuan itu,” kata Nguyen Hong Hai, seorang akademisi Vietnam di American University, Washington DC.