BMKG: Musim Kemarau akan Dimulai pada April 2026

MPN Indonesia 8 Maret 2026 - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa musim kemarau tahun 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia akan dimulai lebih awal dibandingkan rerata 30 tahun terakhir.

Awal musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada April 2026 dengan potensi kondisi lebih kering dan durasi yang lebih panjang dari biasanya.

Perkembangan ini berkaitan dengan peralihan iklim global, termasuk berakhirnya fenomena La Niña lemah pada Februari dan potensi berkembangnya El Niño.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyebutkan bahwa sebanyak 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau pada April 2026.

Wilayah tersebut meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

“Awal musim kemarau bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia sejumlah 699,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3).

BMKG menilai kondisi ini sebagai bagian dari pergeseran sistem angin dari Monsun Asia ke Monsun Australia yang menjadi penanda peralihan musim.

Selain itu, indeks ENSO menunjukkan angka -0,28 (Netral) per Februari 2026 dan diperkirakan bertahan hingga Juni sebelum berpotensi menuju El Niño kategori lemah-moderat dengan peluang 50–60 persen pada semester kedua 2026.

Puncak Kemarau Diprediksi Bergeser

BMKG mencatat, setelah April, sebanyak 184 ZOM atau 26,3 persen wilayah akan menyusul memasuki musim kemarau pada Mei 2026.

Kemudian, 163 ZOM atau 23,3 persen wilayah lainnya diperkirakan memasuki musim kemarau pada Juni 2026.

Awal musim kemarau diprediksi maju di 325 ZOM (46,5 persen), sama dengan normalnya di 173 ZOM (24,7 persen), dan mundur di 72 ZOM (10,3 persen).

Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju antara lain sebagian besar Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian wilayah Papua.

Puncak musim kemarau diproyeksikan terjadi pada Agustus 2026 di 429 ZOM atau sekitar 61,4 persen wilayah Indonesia.

Beberapa wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6 persen) meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan tengah dan utara, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan wilayah barat Papua.

Sementara itu, puncak kemarau pada September (14,3 persen) diperkirakan terjadi di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar NTT, Sulawesi utara dan timur, Maluku Utara, sebagian Maluku, dan sebagian kecil Papua.

Musim Kemarau Lebih Kering dan Panjang

Berdasarkan proyeksi BMKG, sifat musim kemarau 2026 di 451 ZOM (64,5 persen) akan berada pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya.

Sebanyak 245 ZOM (35,1 persen) diperkirakan akan mengalami kemarau normal, dan hanya 3 ZOM (0,4 persen) – berada di Gorontalo dan Sulawesi Tenggara – yang berpotensi mengalami kemarau atas normal atau lebih basah dari rata-rata.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menambahkan bahwa durasi musim kemarau diperkirakan lebih panjang dari biasanya di 57,2 persen wilayah Indonesia.

Ia mengimbau seluruh pihak untuk mengambil langkah antisipatif terhadap potensi dampak kekeringan, terutama di sektor pangan dan sumber daya air.

“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi demi menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional PLTA di sektor energi,” ujarnya.

Antisipasi Dampak Kemarau

BMKG menyampaikan bahwa informasi ini merupakan bentuk peringatan dini agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mengambil langkah nyata dalam menghadapi risiko musim kemarau 2026.

“BMKG menegaskan bahwa seluruh informasi prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini (early warning) yang harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata (early action) oleh para pemangku kepentingan demi meminimalkan risiko bencana kekeringan di Indonesia,” kata Faisal.

Selain manajemen air, pemerintah daerah diimbau menyiapkan mekanisme tanggap cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

(AKM/NID/RAD)