Thailand Terapkan WFH untuk Pegawai Pemerintah Demi Hemat BBM Imbas Konflik Timur Tengah

MPN Indonesia 11 Maret 2026 - Pemerintah Thailand mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah menerapkan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) mulai saat ini sebagai bagian dari langkah darurat mengurangi konsumsi energi, terutama BBM, di tengah meningkatnya risiko pasokan akibat konflik internasional di Timur Tengah.

Kebijakan ini berlaku bagi pegawai negeri yang tidak terlibat langsung dalam layanan publik.

Langkah ini disetujui kabinet Thailand pada Selasa (10/3) dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, Danucha Pichayanan.

Dikutip MPN Indonesia melalui Bloomberg, langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi di tengah meningkatnya risiko pasokan (supply risk).

Menurut Danucha Pichayanan, sekretaris jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, mandat yang disetujui oleh kabinet pada hari Selasa (10/3) ini berlaku untuk semua pegawai pemerintah yang perannya tidak berhubungan langsung dengan layanan publik. 

Pemerintah juga mendesak seluruh pejabat negara untuk menangguhkan perjalanan luar negeri yang tidak mendesak, dan hanya memperbolehkan pertemuan internasional yang dinilai penting.

Thailand, yang sangat bergantung pada impor minyak mentah dari wilayah Timur Tengah, saat ini mengonsumsi sekitar 124 juta liter minyak olahan setiap hari.

Langkah Penghematan Energi Lain yang Diterapkan Thailand

Selain kebijakan WFH, pemerintah Thailand melalui Kementerian Energi juga mengusulkan langkah tambahan guna menekan penggunaan energi.

Beberapa langkah tersebut meliputi penetapan suhu pendingin ruangan antara 26–27 derajat Celsius dan menganjurkan penggunaan pakaian lengan pendek selama musim panas.

Pemerintah juga mengupayakan kerja sama sukarela dari sektor swasta, dan telah meminta Departemen Hubungan Masyarakat meluncurkan kampanye hemat energi melalui televisi, radio, serta media sosial.

Jika kondisi pasokan energi semakin memburuk, pemerintah mempertimbangkan pemberlakuan aturan wajib seperti pemadaman papan reklame bercahaya setelah pukul 22.00 dan pembatasan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar.

(ADN/NID/RAD)