Ratusan Ijazah Siswa di Yogyakarta Masih Ditahan Sekolah, ORI DIY Turun Tangan

MPN Indonesia 31 Oktober 2024 - Ratusan ijazah siswa di Yogyakarta dilaporkan masih ditahan oleh pihak sekolah, mendorong banyak orang tua untuk mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Para siswa yang terpengaruh tersebar di berbagai kabupaten dan kota di DIY, menghadapi kesulitan melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan akibat kebijakan penahanan ijazah ini.

Pengaduan Siswa yang Ijazahnya Ditahan Sejak 2016

Salah satu kasus yang dilaporkan melibatkan Ayu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta di Kabupaten Sleman.

Ijazahnya telah ditahan sejak 2016 karena adanya tunggakan pembayaran sekolah.

Ayu mengungkapkan hal ini saat mendatangi Kantor ORI DIY di Jalan Affandi, Sleman, pada Rabu (30/10).

“Saya lulus 2016, tetapi ijazah belum diberikan karena belum bayar tunggakan,” ujarnya.

Jumlah tunggakan yang harus dilunasi Ayu mencapai sekitar Rp5 juta.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail tunggakan tersebut karena pada saat itu orang tuanya yang menangani pembayaran sekolah.

Setelah kelulusan, saat menanyakan ijazahnya, pihak sekolah menolak menyerahkan dokumen itu karena tunggakan belum dibayar.

Kondisi ini membuat Ayu tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi.

“Saya ingin kuliah, tetapi belum bisa karena ijazah saya masih ditahan sejak 2016,” tambahnya.

ORI DIY: Penahanan Ijazah Terjadi di Seluruh Kabupaten dan Kota

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, mengungkapkan bahwa penahanan ijazah di sekolah-sekolah tidak hanya dialami oleh Ayu, tetapi juga terjadi secara meluas di seluruh kabupaten dan kota di Yogyakarta.

ORI DIY telah menerima 278 aduan terkait penahanan ijazah hingga saat ini.

“Ini merupakan kasus paling masif yang pernah kami terima. Sebelumnya, aduan hanya datang dari satu atau dua orang, tetapi kini jumlahnya sangat banyak, dari SMP, SMA, dan SMK,” jelas Budhi.

ORI DIY berencana menangani kasus ini dengan cermat, termasuk mengumpulkan data lengkap mengenai siswa yang mengalami penahanan ijazah.

Mereka juga meminta pihak sekolah untuk melaporkan jumlah siswa yang menghadapi masalah serupa, serta memberikan klarifikasi terkait kebijakan pendidikan yang diterapkan di masing-masing sekolah.

Larangan Penahanan Ijazah Berdasarkan Perda DIY

Budhi menegaskan bahwa penahanan ijazah oleh sekolah melanggar peraturan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 10 Tahun 2013, sekolah dilarang menahan ijazah atau hak-hak pendidikan siswa karena alasan kewajiban administrasi yang belum terpenuhi.

“Seharusnya tidak boleh. Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 jelas disebutkan bahwa sekolah dilarang mengaitkan hak-hak siswa atas pendidikan yang telah mereka tempuh, termasuk ijazah, dengan kewajiban administrasi,” tegasnya.

Kebijakan ini dirancang untuk mendukung program pemerataan pendidikan di Yogyakarta, dengan tujuan agar setiap siswa dapat melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja tanpa kendala birokrasi terkait ijazah.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan di lapangan.

Langkah Selanjutnya dari ORI DIY

Saat ini, ORI DIY tengah mengumpulkan data dari berbagai sekolah dan lembaga pendidikan untuk menyusun solusi terkait kasus penahanan ijazah ini.

Data tersebut mencakup nama-nama siswa yang ijazahnya ditahan serta alamat mereka, guna mempercepat proses penyelesaian.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperbaiki kebijakan pendidikan di DIY dan memastikan agar program pemerataan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

ORI DIY berharap agar sekolah-sekolah segera memberikan klarifikasi dan melepaskan ijazah siswa yang masih ditahan.

Jika masalah ini tidak diselesaikan, banyak siswa seperti Ayu akan terus mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan atau mengakses pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada masa depan mereka.