ASN Bekasi Wajib Ngomong Bahasa Inggris saat Rapat selama WFH

Jawa Barat, MPN Indonesia 18 April 2026 - Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, diwajibkan menggunakan bahasa Inggris saat mengikuti rapat daring melalui Zoom selama kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, mulai Jumat (17/4).

Kebijakan yang diinstruksikan langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto ini diterapkan untuk meningkatkan kapasitas ASN di tengah dinamika global dan masuknya investasi asing.

Ia menegaskan bahwa penggunaan bahasa Inggris menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalisme ASN dan kesiapan menghadapi kerja sama internasional.

“Kami ingin berlatih dan bersiap untuk menjadi kota internasional. Dan juga wacana WFH agar menjadi lebih produktif, makanya dipersiapkan betul,” ujar Tri saat ditemui di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (16/4).

Ia menambahkan, peningkatan kemampuan bahasa asing dinilai penting seiring masuknya investasi dari luar negeri ke Bekasi, Jawa Barat.

“Kalau kota internasional itu kan semakin banyak orang yang akan datang. Saat ini investasi dari China misalnya sudah masuk,” katanya.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah daerah memperkuat koordinasi internal selama penerapan WFH dengan sistem evaluasi yang terukur.

Penerapan Bahasa Inggris dan Evaluasi Kinerja ASN

Instruksi penggunaan bahasa Inggris berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah Kota Bekasi, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat staf.

Setiap kepala dinas diminta memastikan pelaksanaan rapat daring berjalan sesuai ketentuan serta memberikan arahan, evaluasi, dan target kerja harian kepada bawahannya selama WFH.

Tri menjelaskan bahwa setiap ASN wajib menyusun laporan kinerja harian yang dimasukkan ke dalam sistem E-Kinerja (Ekin).

Sistem ini digunakan untuk memastikan keselarasan antara perintah kerja dan hasil yang dicapai.

“Nanti kami lihat korelasinya antara yang diperintah dengan yang dikerjakan. Sekarang kami coba perintahnya itu dalam bahasa Inggris, one day English,” tuturnya.

Setiap rapat daring yang digelar selama WFH wajib disiapkan secara terstruktur, direkam, dan dilaporkan secara berjenjang kepada Asisten Daerah (Asda) serta Staf Ahli.

Laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi kinerja ASN dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Libatkan Perguruan Tinggi untuk Evaluasi Bahasa Inggris

Hasil evaluasi tidak seluruhnya dipublikasikan. Pemerintah daerah hanya akan menampilkan OPD dengan kinerja terbaik melalui media sosial resmi Pemerintah Kota Bekasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Mekanisme ini diterapkan untuk menjaga standar kinerja dan mendorong peningkatan kapasitas ASN.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi berencana melibatkan perguruan tinggi sebagai pihak penilai dalam mengevaluasi kemampuan penggunaan bahasa Inggris para kepala OPD dan ASN.

“Kalau memang para universitas siap, mereka yang akan menjadi jurinya. Sehingga semua kepala dinas memiliki pemahaman yang sama,” tambah Tri.

Alasan Penerapan Kebijakan

Kebijakan ini diterapkan di tengah kerja sama internasional yang dijalin Pemerintah Kota Bekasi.

Selain investasi dari China, pemerintah daerah juga menjalin kolaborasi dengan dua kota di luar negeri, yaitu Izumisano di Jepang dan Seongnam di Korea Selatan.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan daerah dan investasi.

Tri menyatakan kolaborasi internasional tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi ASN.

“Ini semakin memotivasi kami untuk terus belajar dan mengimplementasikan hal-hal positif dari kerja sama tersebut,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)