Pemprov Jakarta: Program Sekolah Gratis Tak Berlaku untuk High Class

MPN Indonesia 7 November 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menegaskan bahwa program sekolah gratis yang akan diluncurkan pada 2025 tidak akan mencakup sekolah swasta kelas atas di Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta, Purwosusilo, menyampaikan bahwa program ini difokuskan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, sementara sekolah kelas atas yang umumnya melayani siswa dari keluarga berdaya ekonomi tinggi tidak akan masuk dalam cakupan kebijakan ini.

Pembagian Klaster Sekolah dalam Program Sekolah Gratis

Menurut Purwosusilo, Pemprov Jakarta membagi sekolah-sekolah swasta dalam beberapa klaster terkait program sekolah gratis ini.

Ada lima klaster yang disusun dengan fokus pada kategori sekolah yang berbeda.

Sekolah yang berada di klaster 4 dan klaster 5 dianggap sebagai sekolah kelas atas, di mana mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Sekolah-sekolah di dua klaster tertinggi ini tidak akan diikutsertakan dalam program kerja sama sekolah gratis.

“Sekolah gratis ini kami bagi menjadi beberapa klaster. Klaster 4 dan 5 adalah sekolah high class, di mana muridnya berasal dari keluarga mampu,” kata Purwosusilo pada Selasa (5/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan dukungan pendidikan kepada siswa yang membutuhkan bantuan biaya.

“Yang mau kami bantu bukan anak-anak dari keluarga mampu,” tegasnya.

Syarat Sekolah Swasta untuk Program Sekolah Gratis

Pemprov Jakarta juga menetapkan sejumlah syarat bagi sekolah swasta yang ingin bergabung dalam program sekolah gratis ini.

Salah satu syarat utama adalah penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Purwosusilo, sekolah swasta dengan biaya pendidikan tinggi umumnya tidak menerima BOS, sehingga tidak termasuk dalam target program ini.

“Sekolah mahal biasanya tidak menerima BOS, maka syaratnya adalah sekolah yang sudah menerima BOS selama tiga tahun berturut-turut,” jelas Purwosusilo.

Selain itu, sekolah swasta yang ingin bekerja sama dengan Pemprov dalam program ini harus memiliki minimal 60 siswa, sesuai dengan regulasi BOS yang mewajibkan jumlah peserta didik tertentu di sekolah penerima bantuan.

Sekolah juga harus mampu menyelenggarakan proses belajar mengajar secara penuh dan berkelanjutan.

Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), misalnya, sekolah harus memiliki kelas 1 hingga kelas 6, sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus mencakup kelas 7 hingga kelas 9, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencakup kelas 10 hingga kelas 12.

“Sekolah harus lengkap jenjangnya, seperti SD harus ada kelas 1 hingga 6, SMP dari kelas 7 hingga 9, dan SMA dari kelas 10 hingga 12,” tambah Purwosusilo.

Kajian Lanjutan dan Pelaksanaan Program Sekolah Gratis

Pemprov Jakarta bersama DPRD saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait program sekolah gratis ini sebelum rencana pelaksanaannya pada Juli 2025.

Kajian ini meliputi berbagai aspek teknis dari kebijakan pendidikan, termasuk besaran bantuan, mekanisme penyaluran, dan daftar sekolah sasaran.

“Kajiannya dilakukan untuk menentukan besaran bantuan, mekanisme penyaluran, serta detail sekolah yang akan menjadi sasaran. Jika sudah final, akan dibuat Pergub beserta petunjuk teknisnya,” ujar Purwosusilo.

Melalui kebijakan pendidikan ini, Pemprov Jakarta berharap dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang bersekolah di sekolah swasta menengah ke bawah di Jakarta.