Gibran Ungkap Suratnya soal Zonasi-UN ke Nadiem Belum Ditanggapi

MPN Indonesia 11 November 2024 - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa surat keluhan terkait kebijakan pendidikan yang dikirimnya kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, belum mendapat tanggapan.

Surat tersebut dikirimkan Gibran saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan berisi isu-isu penting, termasuk sistem zonasi dan ujian nasional (UN).

Gibran menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlangsung di Jakarta pada Senin (11/11).

Menurutnya, meski surat tersebut belum ditanggapi oleh Nadiem, ia merasa lega karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) saat ini, Abdul Mu’ti, memberikan respons langsung terhadap keluhan yang disampaikan.

Isi Surat: Keluhan Sistem Zonasi dan Ujian Nasional

Dalam rapat tersebut, Gibran memperlihatkan surat berkop “Wali Kota Surakarta” dengan nomor DK.00/2513/2024.

Ia menjelaskan bahwa surat itu memuat keluhan mendasar terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi dan pelaksanaan ujian nasional (UN), yang selama ini menjadi persoalan berulang di Surakarta.

“Surat ini adalah keluhan saya sebagai wali kota mengenai zonasi, program Merdeka Belajar, pengawas sekolah, dan ujian nasional,” ungkap Gibran.

Ia juga menambahkan bahwa surat itu berisi beberapa usulan solusi untuk memperbaiki kebijakan pendidikan, khususnya terkait sistem zonasi.

Namun, ia menyayangkan solusi-solusi tersebut tidak diimplementasikan di masa kepemimpinan Nadiem.

Koordinasi dengan Abdul Mu’ti dalam Penanganan Zonasi

Gibran menyatakan optimisme terhadap pendekatan yang diambil oleh Menteri Abdul Mu’ti dalam menangani isu-isu pendidikan.

Menurutnya, Abdul Mu’ti menunjukkan perhatian lebih terhadap keluhan yang berkaitan dengan pendidikan, dan mereka sering berkoordinasi untuk mencari solusi.

Salah satu koordinasi tersebut berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana mereka berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang terus muncul terkait sistem zonasi.

“Kami langsung berkoordinasi dan sepakat untuk membahas isu-isu zonasi ini,” jelas Gibran.

Ia menekankan bahwa meskipun sistem zonasi bertujuan baik, penerapannya masih menghadapi kendala di berbagai daerah di Indonesia.

Di Surakarta, sistem ini belum berhasil diterapkan secara efektif dan sering kali menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Tantangan Implementasi Sistem Zonasi

Gibran menekankan bahwa setiap tahun ia dihadapkan pada permasalahan yang sama terkait zonasi.

Banyak warga melayangkan protes karena sistem zonasi dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan secara merata di setiap wilayah.

Di Surakarta, misalnya, sistem ini justru memicu perpindahan domisili menjelang PPDB, yang sering kali menjadi polemik tersendiri.

“Kami mengikuti program zonasi, tapi tiap tahun masalahnya sama. Keluhan yang diajukan kepada saya berulang-ulang. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengirim surat, namun tak kunjung ada respons,” ungkapnya.

Berdasarkan pengalamannya, Gibran merasa bahwa sistem zonasi perlu dikaji ulang untuk menilai apakah program ini layak dilanjutkan atau sebaiknya dievaluasi lebih mendalam.

Fenomena Perpindahan Domisili Menjelang PPDB

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Gibran adalah perpindahan domisili yang sering terjadi menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurutnya, fenomena ini hampir selalu terjadi setiap tahun dan kerap memicu protes dari masyarakat.

Gibran menyatakan bahwa sistem zonasi, meskipun dirancang untuk pemerataan pendidikan, justru menimbulkan dinamika yang kurang efektif di lapangan.

“Tiap tahun ada peningkatan perpindahan domisili menjelang PPDB, dan ini perlu dikaji lebih lanjut,” ujarnya.

Gibran berharap kajian ulang terhadap kebijakan ini dapat mempertimbangkan dampak nyata zonasi terhadap masyarakat dan pendidikan, sehingga kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran.

Harapan untuk Kebijakan Pendidikan yang Lebih Adaptif

Di akhir penyampaiannya, Gibran menyampaikan harapan agar masalah pendidikan di Surakarta, khususnya terkait sistem zonasi dan ujian nasional, dapat ditangani secara adaptif.

Ia menekankan bahwa sistem pendidikan perlu memiliki fleksibilitas agar sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.

Gibran percaya bahwa respons yang lebih cepat dari pemerintah pusat, khususnya dari menteri yang berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, akan membawa perubahan yang diharapkan.

Sebagai pejabat yang pernah berhadapan langsung dengan dampak kebijakan pendidikan di tingkat lokal, Gibran menyuarakan harapan agar pemerintah terus berinovasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi langkah Abdul Mu’ti yang dinilainya tanggap terhadap isu-isu yang ia angkat, terutama terkait zonasi dan implementasi PPDB.