Tok! AS-Arab Saudi Teken Kerja Sama Nuklir

MPN Indonesia 23 Juli 2026 - Pemerintah Amerika Serikat dan Arab Saudi menandatangani dua perjanjian kerja sama energi nuklir sipil di Washington pada Rabu (22/7).

Kesepakatan yang ditandatangani Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman itu mencakup kerja sama penggunaan energi atom secara damai serta pengamanan bilateral.

Perjanjian tersebut disusun berdasarkan Section 123 Undang-Undang Energi Atom AS untuk membuka peluang partisipasi perusahaan Amerika dalam program energi jangka panjang Riyadh dengan menerapkan standar keselamatan dan nonproliferasi.

“Bersama-sama, kedua perjanjian ini meletakkan landasan hukum bagi kemitraan bernilai miliaran dolar selama puluhan tahun yang memajukan beberapa tujuan ekonomi dan strategis prioritas, termasuk nonproliferasi nuklir,” tulis pernyatan Departemen Energi AS, dikutip MPN Indonesia pada Kamis (23/7).

Kesepakatan itu akan diajukan kepada Kongres AS untuk ditinjau sebelum diberlakukan.

Pemerintah AS menyatakan kerja sama tersebut akan memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan Amerika untuk memasok teknologi, keahlian, dan peralatan bagi pengembangan program energi atom sipil Arab Saudi.

Dua Perjanjian Menjadi Dasar Kerja Sama Jangka Panjang

Departemen Energi AS menjelaskan, dokumen pertama mengatur kerja sama penggunaan energi atom secara damai, sedangkan dokumen kedua mengatur pengamanan bilateral atau nuclear safeguards.

Kedua dokumen tersebut menjadi dasar hukum bagi kerja sama energi bernilai miliaran dolar yang diperkirakan berlangsung selama beberapa dekade.

Menteri Energi AS Chris Wright menyatakan, perjanjian itu dirancang untuk memastikan standar keselamatan dan pencegahan penyebaran senjata tetap diterapkan dalam setiap proyek yang dikembangkan.

“Yakinlah, perjanjian ini menjunjung tinggi standar tertinggi keselamatan nuklir dan nonproliferasi, sekaligus mengandalkan teknologi serta ilmuwan nuklir terbaik dunia yang dirancang langsung di Amerika Serikat,” ujar Wright, dikutip MPN Indonesia melalui BBC.

Melalui kesepakatan tersebut, perusahaan AS dapat berpartisipasi dalam pembangunan program energi sipil Riyadh serta meningkatkan ekspor teknologi Amerika.

Analis pasar Jonathan Hinze dari UxC menyebut perusahaan seperti Westinghouse, Bechtel, BWXT, dan Centrus berpeluang memasok peralatan sensitif yang diperlukan Arab Saudi.

Westinghouse menyatakan, perjanjian itu merupakan langkah untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan AS.

Tanpa kerangka kerja tersebut, perusahaan Amerika berisiko kehilangan proyek karena Riyadh dapat menggunakan teknologi dari Prancis, Rusia, atau China.

Isu Pengayaan Uranium belum Dijelaskan

Laporan The Wall Street Journal menyebut kesepakatan tersebut berpotensi membuka jalan bagi perusahaan AS untuk membangun fasilitas pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi.

Namun, ketentuan mengenai pengayaan itu tidak dicantumkan dalam pernyataan resmi Departemen Energi AS.

Departemen tersebut juga tidak memberikan komentar ketika dimintai konfirmasi mengenai kemungkinan pembangunan fasilitas pengayaan uranium. Naskah lengkap kedua perjanjian juga belum dipublikasikan.

Kemungkinan pemberian kemampuan pengayaan uranium menjadi perhatian sejumlah anggota parlemen AS dari Partai Demokrat dan Republik serta pejabat Israel.

Mereka mengkhawatirkan fasilitas untuk program sipil pada masa mendatang dapat dialihkan untuk pengembangan senjata.

Matthew Kroenig dari Atlantic Council sebelumnya menyampaikan penolakannya terhadap kemungkinan tersebut.

“Akan menjadi sebuah kesalahan jika mengizinkan Arab Saudi memiliki kemampuan pengayaan uranium,” ungkap Kroenig, dikutip MPN Indonesia melalui laman Atlantic Council.

“Washington sudah tepat memperkuat hubungannya dengan Riyadh, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan standar nonproliferasi senjata nuklir yang efektif,” lanjutnya.

Senator Demokrat Chris Murphy juga menilai kerja sama tersebut berpotensi mendorong negara lain di Timur Tengah mengembangkan program serupa.

Menurut Murphy, kondisi itu dapat mengurangi insentif bagi Iran untuk membatasi aktivitas atomnya.

Kesepakatan akan Ditinjau Kongres AS

Sesuai ketentuan Atomic Energy Act, perjanjian kerja sama tersebut harus disampaikan kepada Kongres AS sebelum dapat diterapkan.

Kongres akan meninjau isi dan ketentuan kerja sama, termasuk mekanisme pengamanan dan pencegahan penyebaran senjata.

Badan legislatif AS saat ini dikuasai Partai Republik. Kemungkinan Kongres AS memblokir penerapan perjanjian tersebut dinilai kecil meskipun kritik telah disampaikan sejumlah anggota parlemen.

Amerika Serikat telah memiliki perjanjian kerja sama sejenis dengan lebih dari 50 negara, dengan cakupan dan ketentuan yang berbeda.

Salah satunya adalah perjanjian dengan Uni Emirat Arab yang ditandatangani pada 2009.

Dalam perjanjian dengan UEA, negara tersebut tidak melakukan pengayaan uranium secara mandiri.

UEA saat ini mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah yang disebut sebagai satu-satunya fasilitas energi atom di dunia Arab.

Pada Mei, sebuah drone dilaporkan menghantam generator di dekat fasilitas tersebut dan memicu kebakaran.

Program Energi Riyadh dan Persaingan Teknologi

Arab Saudi selama ini menyatakan memiliki hak untuk mengembangkan program energi atom sipil. Program tersebut diperlukan untuk mendiversifikasi sumber energi domestik yang masih didominasi bahan bakar fosil.

Sekitar 60% listrik di negara itu dihasilkan dari gas alam, sementara sekitar 40% lainnya berasal dari minyak.

Arab Saudi juga tercatat sebagai salah satu produsen minyak terbesar dalam kelompok Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC.

Pada tahun sebelumnya, Riyadh menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Pakistan, negara yang memiliki senjata atom.

Hubungan tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai pengamanan dan risiko proliferasi di kawasan.

Direktur Nuclear Energy Policy Initiative di Atlantic Council, Jennifer T. Gordon, menyatakan Riyadh telah memutuskan untuk membeli teknologi energi atom dan menjalankan program sipil.

Menurutnya, kerajaan itu tinggal menentukan negara mitra penyedia teknologi.

“Arab Saudi telah memperjelas bahwa mereka akan membeli teknologi energi nuklir dan memulai program nuklir sipil. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah mereka akan bekerja sama dengan AS dan sekutunya, atau beralih ke Rusia dan China,” pungkas Gordon.

Kesepakatan Berlangsung di Tengah Ketegangan dengan Iran

Penandatanganan perjanjian berlangsung ketika hubungan Amerika Serikat dan Iran masih diwarnai ketegangan mengenai program atom Teheran.

Kekhawatiran Washington terhadap aktivitas Iran menjadi salah satu persoalan yang membuat pembahasan damai belum menghasilkan kesepakatan.

Para pembuat kebijakan AS sejak lama mengkhawatirkan kemungkinan munculnya perlombaan senjata di kawasan Teluk apabila Iran berhasil memproduksi senjata atom.

Kekhawatiran tersebut menjadi dasar tuntutan agar setiap kerja sama dengan Riyadh dilengkapi aturan pengamanan yang ketat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Washington juga berupaya menghubungkan kerja sama energi dengan strategi politik internasional yang lebih luas.

Strategi tersebut mencakup penguatan hubungan pertahanan AS-Arab Saudi dan upaya mendorong normalisasi hubungan diplomatik antara Riyadh dan Israel.

(ADN/NID/RAD)