Dudung soal Karhutla Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional: Negara Kita Masih Sanggup

MPN Indonesia 20 Oktober 2026 - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Hal ini karena Indonesia dinilai masih mampu menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah.

Dudung menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

“Masalah penetapan bencana nasional, ya. Ya, sementara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube Kemenko Polkam RI pada Selasa (20/10).

Dudung Beri Alasan Karhutla Belum jadi Bencana Nasional

Dudung mengatakan bantuan dari negara asing bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penanganan karhutla.

Pemerintah juga memperhitungkan berbagai kendala operasional yang dapat muncul saat bantuan tersebut digunakan.

“Itu yang tadi saya katakan, dari Malaysia akan memberikan bantuan. Artinya, kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing,” ujar dia.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada bantuan yang diberikan, melainkan pada berbagai kendala teknis yang berpotensi muncul selama proses penyaluran.

“Bukan masalah bantuannya. Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala. Masalah distribusi BBM dan sebagainya,” sambung dia.

Menurut Dudung, tambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan personel tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kebakaran.

Operasi pemadaman juga membutuhkan dukungan logistik yang sesuai dengan kondisi lapangan.

“Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel dan bantuan, tetapi untuk sementara kita masih sangguplah, ya,” ucap dia.

Malaysia Tawarkan Helikopter dan Personel untuk Penanganan Karhutla

Sejumlah negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

Salah satunya Malaysia yang menawarkan dukungan operasional.

“Kemarin juga ada bantuan dari Malaysia, 3 helikopter dan 52 personil,” ungkap Dudung.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan dari negara asing.

Pembahasan bantuan tersebut kini memasuki tahap teknis yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi, ini kan level teknisnya adalah BNPB,” ujar Arrmanatha usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI, Kamis (15/10).

Arrmanatha tidak merinci seluruh negara yang menawarkan bantuan maupun bentuk dukungan yang akan diberikan.

Ia menegaskan, penanganan karhutla mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo.

“Perlu kami tegaskan adalah ini sesuatu yang sangat serius menjadi perhatian Bapak Presiden langsung. Dan seperti yang kita ketahui bersama, instruksi dan arahan sudah sangat tegas dari Bapak Presiden,” kata dia.

Kendala Pemadaman Karhutla

Dudung pada keterangan terpisah menjelaskan berbagai kendala penanganan karhutla.

Pernyataan itu disampaikan seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Dudung mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu hambatan dalam operasi pemadaman.

Kesulitan terutama terjadi di kawasan lahan gambut karena api dapat membakar material di bawah permukaan tanah.

“Tidak mudah penanganan situasi, terutama masalah karhutla karena terutama lahan gambut yang tidak bisa semudah itu kita lakukan,” ujar Dudung, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (20/10).

Selain kondisi lahan, pemerintah juga harus memperhitungkan distribusi BBM untuk mendukung operasi penanganan.

Dudung sebelumnya menyebut persoalan teknis tersebut menjadi pertimbangan dalam penggunaan peralatan maupun bantuan asing.

Dudung Minta Masyarakat Tidak Terpengaruh Isu Pemerintah Berdiam Diri

Dudung juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu yang menyebut pemerintah tidak melakukan upaya penanganan.

Ia memastikan kementerian dan instansi keamanan telah mengerahkan kemampuan untuk mengatasi kebakaran.

“Dan, ini kita percayakan kepada kita semua, ya. Jangan kemudian termakan dengan isu-isu yang seakan-akan kami tidak berbuat,” ujar Dudung.

Dudung menyebut operasi pemadaman melibatkan berbagai unsur, termasuk prajurit TNI dan anggota Polri.

Aparat gabungan tersebut terus melakukan penanganan di sejumlah titik kebakaran.

“Saya selaku Menko Polkam tentunya mengimbau kepada masyarakat. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin,” jelas Dudung.

Ia kembali menegaskan keterlibatan aparat gabungan dalam operasi penanggulangan karhutla yang masih berlangsung.

“Kami sudah semaksimal mungkin. Prajurit prajurit TNI, Polri, dan sebagainya yang terlibat ini secara masif dan mohon doanya semoga ini tuntas,” kata Dudung.

Prabowo Instruksikan Penanganan Karhutla Dilakukan dengan Kerja Keras

Pada rapat terbatas di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran pemerintah terkait penanganan karhutla.

Dudung mengatakan Presiden meminta aparat bekerja keras untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Jadi bapak Presiden juga menyampaikan, ‘Jangan menunggu hujan, tetapi segera perbuat’. Beliau keras sekali tadi menyampaikan kepada kami untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, arahan Presiden menekankan agar aparat tidak hanya menunggu perubahan cuaca.

Pemerintah terus mengerahkan unsur terkait untuk melakukan operasi pemadaman di lapangan.

(AKM/NID/RAD)