Tokyo Resmi Terapkan Aturan 4 Hari Kerja dalam Sepekan mulai April 2025

MPN Indonesia 14 Desember 2024 - Ibu Kota Jepang, Tokyo akan memberlakukan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu untuk pegawai negeri mulai April 2025.

Langkah ini diambil untuk menangani krisis populasi yang dihadapi Jepang akibat menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia.

Dengan kebijakan tersebut, pegawai di Tokyo akan menikmati tiga hari libur dalam sepekan.

Bertujuan Menyeimbangkan Kehidupan Karier dan Keluarga

Gubernur Tokyo, Yuriko Koike menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas di tempat kerja, khususnya bagi perempuan.

Ia menekankan pentingnya mendukung pekerja agar dapat menjaga karier sekaligus mengelola tanggung jawab keluarga, termasuk pengasuhan anak.

“Kami akan meninjau gaya kerja dengan fleksibilitas, memastikan tidak ada seorang pun yang harus melepaskan karier mereka karena alasan seperti melahirkan atau mengasuh anak,” ujar Yuriko, Jumat (13/12).

Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

Pekerja Bisa Kerja Dua Jam Lebih Sedikit Perhari

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah Tokyo akan memperkenalkan kebijakan “cuti parsial pengasuhan anak” yang memungkinkan pegawai bekerja dua jam lebih sedikit per hari.

Langkah ini diharapkan mengurangi tekanan pada orang tua yang bekerja dan mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Jepang Alami Krisis Demografi

Jepang tengah menghadapi krisis demografi serius. Tingkat kesuburan nasional berada di angka 1,2, sementara tingkat kesuburan Tokyo bahkan lebih rendah, yakni 0,99.

Angka tersebut jauh di bawah tingkat kesuburan 2,1 yang diperlukan untuk menjaga stabilitas populasi.

Pada 2023, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mencatat hanya 727.277 kelahiran, rekor terendah dalam sejarah Jepang.

Krisis ini diperburuk oleh budaya kerja yang intens. Jam kerja panjang dan tekanan di tempat kerja sering menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin membangun keluarga.

Kondisi ini terutama berdampak pada perempuan, banyak di antaranya terpaksa memilih antara karier atau keluarga.

Partisipasi Perempuan di Dunia Kerja Sangat Rendah

Jepang juga memiliki masalah kesenjangan gender dalam angkatan kerja. Di mana partisipasi perempuan hanya 55 persen, sementara laki-laki 72 persen, menurut data Bank Dunia pada 2023.

Angka ini lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya.

Empat Hari Kerja dalam Sepekan: Solusi untuk Perubahan?

Kebijakan empat hari kerja dalam seminggu diharapkan pemerintah dapat mengurangi beban keluarga Jepang.

Studi menunjukkan jadwal kerja yang lebih pendek bisa meningkatkan produktivitas sekaligus memungkinkan pembagian tugas rumah tangga lebih merata antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan tak terbebani dengan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Sebagai contoh, uji coba global yang dilakukan organisasi 4 Day Week Global pada 2022 menemukan bahwa laki-laki menghabiskan 22 persen lebih banyak waktu untuk mengasuh anak dan 23 persen lebih banyak untuk pekerjaan rumah tangga selama periode empat hari kerja.

Kebijakan ini juga terbukti mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur, dan memperbaiki kesejahteraan karyawan secara keseluruhan.

Budaya Gila Kerja jadi Tantangan bagi Jepang

Namun, implementasi kebijakan empat hari kerja dalam sepekan di Jepang menghadapi tantangan.

Budaya kerja yang mengukur loyalitas berdasarkan waktu kerja di kantor dapat menjadi penghalang.

Oleh karena itu, perubahan signifikan dalam mentalitas dan budaya kerja dibutuhkan agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif.

Singapura Lebih Dulu Terapkan Aturan Ramah Keluarga

Tokyo bukan satu-satunya wilayah di Asia yang menerapkan kebijakan ramah keluarga. Awal tahun ini, Singapura memperkenalkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan mempertimbangkan permintaan karyawan mengenai waktu kerja yang fleksibel.

Di Jepang sendiri, pemerintah terus mendorong langkah lain untuk menghadapi krisis populasi, termasuk cuti melahirkan untuk laki-laki dan subsidi penitipan anak.