Prabowo Panggil Pakar ke Istana, Bahas Penanganan Kebakaran Lahan Gambut

MPN Indonesia 26 September 2026 - Presiden Prabowo Subianto mengundang 22 akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

Pertemuan tersebut membahas penanganan gambut yang berpotensi mengalami kebakaran lahan setiap tahun.

Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kebijakan pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan ekosistem gambut, serta penguatan kelembagaan.

“Bapak Presiden, pada Kamis siang hari ini, 24 September 2026, atas undangan Bapak Presiden, telah hadir di Istana Merdeka 22 akademisi dari berbagai universitas di dalam dan luar negeri untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Presiden terkait penanganan lahan gambut yang berpotensi terbakar dari tahun ke tahun,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dikutip MPN Indonesia dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (26/9).

Diskusi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menghimpun para ahli yang memiliki kompetensi di bidang gambut.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan para profesor dan peneliti yang hadir sebelumnya telah mengikuti diskusi panel bersama sejumlah kementerian dan lembaga.

“Setelah minggu lalu kami mendapatkan arahan Bapak Presiden, kami mendata para akademisi, para profesor, para peneliti yang memang menggeluti gambut. Kami kemudian juga diskusi dengan Pak Mensesneg, Pak Seskab,” kata Brian.

Bahas Penanganan Gambut Bersama Akademisi dan Pakar

Pada arahannya, Presiden menyebut kebakaran hutan di kawasan gambut menjadi persoalan yang terus berulang dan memerlukan perhatian serius.

“Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan di atas lahan gambut. Masalahnya kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan,” ujar Presiden.

Presiden menilai karakteristik lahan gambut Indonesia berbeda dengan negara lain sehingga membutuhkan pendekatan yang sesuai berdasarkan kajian ilmiah.

“Ada satu fenomena bahwa tetangga-tetangga kita juga punya hutan tapi mungkin mereka tidak punya gambut sebesar kita, mungkin, ya, kalian yang lebih tahu, kalian yang mengerti, makanya saya mengundang saudara-saudara,” katanya.

Selanjutnya, Presiden meminta para ahli memberikan masukan mengenai langkah pencegahan kebakaran, pengelolaan kawasan gambut, hingga kemungkinan pemanfaatan gambut secara produktif.

“Sebagai ahli tolong saya diberi tahu apa langkah terbaik untuk kita cegah kebakaran di kawasan hutan, pertama. Kedua, kawasan hutan yang ada gambutnya. Dan ketiga yang saya minta saran dari saudara-saudara, apakah gambut ini bisa kita manfaatkan ke arah produktif?” tutur Presiden.

Presiden juga menegaskan pentingnya peran pakar dalam penyusunan kebijakan.

“Saya paling hormat sama pakar, nggak bisa apa pun saya, kenapa saya berhasil sebagai perwira karena saya selalu cari pakar,” ujar Presiden Prabowo.

Infrastruktur Pencegahan Kebakaran Diminta Disiapkan Sejak Dini

Pada pertemuan tersebut, Presiden meminta langkah antisipasi dilakukan sebelum kebakaran terjadi.

Menurutnya, kesiapan personel dan sarana menjadi bagian penting dari mitigasi.

“Jadi sekarang saya sudah perintahkan, ya. Sudahlah kita antisipasi,” ucap Presiden.

Presiden juga menyampaikan laporan yang diterimanya mengenai efektivitas penanganan di lapangan.

“Jadi ternyata tadi saya dapat laporan kemarin dengan segala macam helikopter, tetap yang paling efektif adalah petugas di darat,” tuturnya.

Demi mendukung mitigasi, Presiden meminta berbagai infrastruktur dipersiapkan lebih awal.

“Jadi bagaimana saya minta masukan dari saudara-saudara apa yang haus kita lakukan, ya. Soal mitigasi fisik kita lakukan, ya. Pemadam kebakaran harus siap, jauh sebelum kebakaran bikin embung-embung, belum ada kebakaran bikin pompa-pompa, siapkan semua itu,” tegas Presiden.

Presiden juga meminta solusi ilmiah dalam penanganan kawasan gambut.

“Tapi dengan gambut kalau bisa ada jawaban ilmiah, solusi secara ilmiah,” tuturnya.

Penguatan Regulasi dan Pembentukan Badan Pengelolaan Gambut

Selain membahas aspek ilmiah, Presiden menyoroti perlunya penertiban regulasi untuk mencegah kebakaran lahan.

“Jadi saudara-saudara, kita akan selidiki terus korporasi-korporasi yang melakukan pembakaran sengaja. Yang pertama kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas,” tutur Presiden.

Presiden menyebut masih terdapat delapan peraturan daerah di tingkat kabupaten yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga dua hektare.

“Masih ada delapan perda di kabupaten. Bayangkan yang mau pakai celah hukum bahwa boleh bakar 2 hektare, yang mana menurut sayanggak masuk akal bahwa satu orang boleh bakar 2 hektare. Kalau dia bakar 2 hektare bagaimana dihentikan itu kebakaran,” ujarnya.

Pemerintah juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat melalui pengerahan personel ke daerah.

“Jadi saya sudah tugaskan TNI nanti mungkin Polri saya turunkan seribu perwira mayor, letkol, kolonel. Seribu saya turunkan ke kabupaten-kabupaten itu untuk memberi edukasi,” kata Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi bagi masyarakat.

“Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian,” tuturnya.

Di sisi lain, Presiden menekankan kewajiban korporasi dalam pencegahan kebakaran harus dipatuhi sesuai regulasi yang berlaku.

“Setiap 5 hektare harus ada menara, setiap sekian hektare harus ada embung, setiap sekian hektare sudah ada regulasi, dan Anda harus punya tim pemadam kebakaran dari karyawan Anda. Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan,” ujar Presiden.

Pada diskusi tersebut, Presiden juga menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Nantinya lembaga tersebut berada langsung di bawah Presiden untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove.

“Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah Presiden. Saya setuju,” tandas Presiden.

(AKM/NID/RAD)